Presiden Prabowo Subianto menghormati keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Meski mengaku berat hati, Prabowo memuji Gibran atas sikap ksatria dan penuh tanggung jawab.
Menakar keuntungan dibalik pengunduran diri di tengah jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibanding dimakzulkan. Kabarnya, Gibran telah mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto, di tengah ramainya dorongan pemakzulan oleh 120 anggota DPR RI.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah Prabowo menolak niat Gibran tersebut.
Tindakan KPU meloloskan Gibran yang sengaja dilakukan dengan cara penyelundupan pasal merupakan pelanggaran. KPU yang meloloskan Gibran tanpa menegakkan asas dan prinsip, harus dikenakan sanksi karena sudah melanggar prinsip penting konstitusionalitas Pemilu.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini bakal segera mengundurkan diri dari jabatannya pascaputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara syarat pendidikan pencalonan wapres, dan terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA.
Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku saat ini hanya ingin fokus untuk bekerja menyukseskan visi dan program Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa tidak ditemukannya ijazah setara SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka, maka membuka peluang besar bagi Wakil Presiden Gibran untuk dimakzulkan dari jabatannya.
Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menolak gugatan keabsahan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, padahal Mahkamah menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran selama persidangan, yang menjadi salah satu syarat pencalonan sebagai wakil presiden di Pemilu 2024.
Gugatan terkait keabsahan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pencalonan dalam Pemilu 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Namun begitu, MK juga menyatakan bahwa dari Gibran tidak memiliki ijazah sebagai tanda tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan gugatan terkait keabsahan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Permintaan pemohon untuk menghadirkan Gibran Rakabuming Raka dalam sidang gugatan terkait syarat pencalonan wakil presiden dalam Pemilu 2024, ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK memiliki alasan tersendiri.