LANGIT7.ID-, Jakarta - - Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu'ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya," kata Mu'ti sambil tertawa.
Ia mengungkapkan, informasi itu diperolehnya dari pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) saat dia berkunjung ke Majalengka, Jawa Barat. Salah satu PKBM di daerah tersebut bahkan memiliki lebih dari 300 peserta didik, dengan peserta Paket C sebagai kelompok terbanyak.
Dalam kaitannya dengan hal ini, Menteri Mu'ti berpendapat bahwa program pendidikan kesetaraan perlu diperluas untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan formal karena berbagai kendala, mulai dari ekonomi, kondisi geografis hingga faktor sosial dan budaya.
Baca juga: Punya Harta Rp16,7 M, Anggota DPR RI Masuk Desil 4 Penerima BansosLebih lanjut, Mendikdasmen juga mengatakan bahwa ada 211 anggota DPR yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan. Namun, dari 211 anggota tersebut, bukan berarti mereka tidak memiliki ijazah. Demikian pula, data 63 lulusan SMA atau sederajat tidak merinci berapa orang yang memperoleh ijazah melalui Paket C.
Dengan demikian, belum dapat dipastikan secara pasti secara angka mengenai jumlah anggota DPR lulusan Paket C, sebagaimana disebutkan Abdul Mu'ti.
Berikut data latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024-2029, dari total 580 anggota:
1. 63 orang berpendidikan SMA atau sederajat.
2. 3 orang lulusan Diploma 3.
3. 155 orang lulusan S1.
4. 119 orang lulusan S2.
5. 29 orang lulusan S3.
6. 211 orang tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam data yang dipublikasikan.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa informasi pendidikan sebagian anggota DPR belum tersedia secara terbuka dalam data yang dirujuk.
Mengenal Apa Itu Paket C?Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal. Ijazah yang didapat setelah menyelesaikan program ini, setara dengan pendidikan SMA/MA/SMK. Artinya, seseorang yang menyelesaikan Paket C secara sah memiliki kualifikasi pendidikan setara SMA.
Dengan demikian, ijazah Paket C relevan dengan persyaratan pencalonan anggota legislative yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan pendidikan minimal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.
Baca juga: Soroti Lima Risiko Fatal, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Pindahkan Badak JawaBerdasarkan ketentuan tersebut, lulusan Paket C dapat memenuhi persyaratan pendidikan sepanjang ijazahnya sah dan memenuhi ketentuan kesetaraan.
Sementara itu, menyoal 211 orang anggota dewan yang tidak mencantumkan riwayat pendidikannya menimbulkan tanda tanya sebab masyarakat wajib mengetahui latar belakang wakil rakyat sebagai bagian dari keterbukaan informasi mengenai profil pejabat yang dipilih melalui pemilu.
Hal tersebut berkaitan dengan kualitas dan kapasitas anggota legislatif yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun undang-undang, membahas anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Meski Pendidikan formal bukan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang namun kapasitas legislator juga perlu dilihat dari pengalaman, integritas, kemampuan memahami persoalan publik, serta kualitas kerja dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.
(lsi)