Sebanyak 17 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di berbagai wilayah Indonesia telah resmi memulai layanan pendidikan untuk tahun ajaran 2026/2027. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah yang dimulai pada Senin (10/8).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti bertemu dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Muhammad Cholil Nafis dengan agenda membudayakan hidup halal di kalangan anak sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, melantik 17 Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang akan memimpin satuan pendidikan di berbagai daerah.
Pemerintah melakukan percepatan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Demi mendukung hal tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu'ti meninjau langsung lokasi yang diproyeksikan menjadi kawasan SNT, salah satunya di Jepara.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura semakin memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan. Sejumlah kesepahaman kedua negara pun dibuat, mulai dari pemanfaatan AI dalam pembelajaran, pembaruan Nota Kesepahaman bidang pendidikan, hingga penguatan akses pendidikan bagi peserta didik.
Sejumlah menteri pendidikan negara-negara ASEAN menggelar pertemuan dalam forum 14th ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) di Singapura membahas berbagai isu strategis pendidikan, termasuk pemanfaatan AI dan penguatan pendidikan STEM.
Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) merupakan program terbaru dari pemerintah. Dibanding program yang sudah ada yaitu Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, apa yang menjadi pembeda SNT? Siapa sasaran anak didiknya?
Pemerintah menyiapkan Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), sebagai langkah strategis menghadirkan satuan pendidikan berstandar nasional yang terintegrasi, sekaligus menjadi pusat pengembangan mutu pendidikan di berbagai daerah.
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026 sebagai penanda dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027 secara resmi telah dibuka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, kemampuan memecahkan masalah menjadi salah satu keterampilan paling penting yang harus dimiliki generasi masa depan.
Kementerian Kebudayaan RI menerima estafet penyelenggaraan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Dengan demikian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjabat sebagai Ketua KNIU.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan kebijakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun 2026. Bertajuk MPLS Ramah maka tahun ini bergeser dari pertemuan fisik (meeting point) ke ruang penyatuan (melting point).
Pascabencana hidrometeorologi di Aceh, pemerintah gencar melakukan percepatan upaya pemulihan salah satunya di bidang layanan pendidikan. Tindakan rekonstruksi dan renovasi sekolah pun dipercepat.