Projo Benarkan Wapres Gibran Mundur, Surat Telah Diserahkan ke Prabowo

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Kabar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI dibenarkan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

"Betul," ujar Budi singkat saat memberi konfirmasi, mengutip Antara, Rabu (11/11/2026).

Gibran juga dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma. Beredar isu bahwa besok, Kamis (12/11/2026), Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri langsung ke MPR.

Sementara itu, pihak Istana belum menyampaikan pernyataan resmi terkait hal tersebut.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi bahwa Gibran telah menemui Prabowo, Selasa (10/11/2026) selama sekira 2,5 jam. Prasetyo mengungkap agenda pertemuan tersebut adalah Gibran menyampaikan niat pengunduran diri dari posisi Wapres RI.

Baca juga: 120 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Gibran

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau [Gibran] menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo dalam keterangan pers.

120 Anggota DPR Ajukan HMP

Hari ini, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wapres Gibran.

Adapun rincian dari 120 anggota tersebut sebagai berikut:

- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 anggota.

- Fraksi NasDem: 19 anggota

- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 Anggota

- Fraksi Demokrat: 18 anggota.

Baca juga: Soal Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA Sudah Final: Tidak Ada Upaya Hukum Lagi!

- Fraksi PDI Perjuangan (PDIP): 14 anggota.

- Fraksi Golkar: 11 anggota.

- Fraksi Gerindra: 11 anggota.

- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 1 anggota, yakni Sarifuddin Sudding.

Para pengusul berpendapat bahwa dasar mengusulkan HMP pada dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Meski demikian, masing-masing fraksi menyampaikan pertimbangan dan penekanan yang berbeda.

Pembahasan usulan ini diagendakan akan berlanjut ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).