120 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Gibran

Sebanyak delapan fraksi di DPR secara resmi menyerahkan sikap bersama untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026). Total terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengusulkan hak tersebut, di mana jumlah itu telah melampaui syarat minimal 25 anggota agar HMP dapat diproses.

Rincian pengusul tersebut meliputi PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, serta Demokrat 18 orang.

Dengan terpenuhinya jumlah tersebut, DPR secara resmi akan memulai proses hak menyatakan pendapat yang berkaitan dengan upaya pemakzulan Gibran.

"Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres," ujar anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, seperti dikutip CNN.

Usulan dari delapan fraksi tersebut diterima langsung oleh dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB.

"Terimakasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan.

Selanjutnya, usulan tersebut akan dibawa ke dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk kemudian dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.

Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat sendiri diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan HMP atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala/wakil kepala negara.

Meskipun dapat diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 orang, pengesahan HMP menjadi sikap resmi DPR memerlukan persetujuan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah total anggota dewan. Apabila nantinya disepakati, keputusan pemberhentian tersebut akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.