Sikapi Polemik Ijazah Gibran, PDIP Sebut Hak Penyampaian Pendapat (HMP) Paling Efektif

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Mekanisme Hak Penyampaian Pendapat (HMP) oleh anggota DPR merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien, untuk menyikapi persoalan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang telah diputuskan Mahkamah Agung (MA).

Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira di kompleks parlemen, Jakarta, mengutip Antara, Rabu (11/11/2026).

"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas.

Namun begitu, Andreas mengatakan PDIP belum akan menyampaikan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Ia menambahkan, komunikasi antar-anggota Fraksi PDIP di DPR RI untuk menyikapi persoalan itu terus berjalan selama ini. PDIP akan melihat nantinya dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna.

Baca juga: Soal Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA Sudah Final: Tidak Ada Upaya Hukum Lagi!

Saat ini, kata dia, sudah ada dua putusan soal ijazah Wapres yakni berasal dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sempat mengatakan bahwa banyak Anggota DPR RI lintas fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan, mengenai permasalahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco, Senin (9/11).

Baca juga: Gibran Ungkap Pesan Prabowo soal Polemik Ijazah: Minta Tetap Fight di PTUN

Diketahui, pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menemui Presiden Prabowo.

"Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.

Mensesneg juga menegaskan bahwa tidak ada penolakan dari Presiden terhadap pengajuan pengunduran diri Gibran sebagai Wapres.

Sementara Gibran usai pertemuan tersebut, ia menngatakan Prabowo meminta dirinya tetap memperjuangkan persoalan ijazahnya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore.

Baca juga: Mensesneg Bantah Isu Prabowo Menolak Niat Gibran Mundur dari Jabatan