Mensesneg Bantah Isu Prabowo Menolak Niat Gibran Mundur dari Jabatan

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah Prabowo menolak niat Gibran tersebut.

Dalam keterangan di hadapan pers, Mensesneg menyampaikan bahwa Prabowo dan Gibran bertemu pagi tadi, Selasa (10/11/2026), selama sekira 2,5 jam. Prasetyo mengungkap agenda pertemuan tersebut adalah Gibran menyampaikan niat pengunduran diri dari posisi Wapres RI.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau [Gibran] menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, mengutip CNBC, Selasa (10/11/2026).

Baca juga: Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri ke Presiden Prabowo

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Pras, Prabowo memberikan sejumlah saran. Gibran Rakabuming disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang saat ini menjadi masalah.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo dikutip dari AFU.

Ditengarai bahwa langkah ini diambil Gibran di tengah ramainya isu penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah dirinya yang mencuat di DPR RI. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi ramai-ramai membicarakan wacana penggunaan HMP tersebut terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Terkait HMP, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sudah menerima laporan terkait pengumpulan dukungan HMP. Namun, tindak lanjut atas laporan itu baru akan dibahas setelah pembukaan masa sidang.

"Kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana siapa apa mekanismenya tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada jadi kita taat pada konstitusi yang ada," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Baca juga: Besok DPR Tindak Lanjuti Putusan MA Soal Suket SMA Gibran, Akankah Mengarah Pemakzulan?