Wacana Pemakzulan Gibran, Jimly Desak Pimpinan Parpol di DPR Segera Bertindak

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mendesak pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di DPR untuk bisa segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menginginkan proses pemakzulan Gibran.

Jimly menegaskan bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) sudah bisa menjadi pegangan hukum, untuk segera memproses politik hukum tersebut di parlemen.

"Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama 3 tahun," kata Jimly usai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta, Ahad (8/11/2026).

Baca juga: Memprediksi Nasib Gibran: Bertahan, Mundur Atau Dimakzulkan?

Pakar Hukum Tata Negara itu juga berharap apa yang menjadi tuntutan masyarakat bisa didengar oleh seluruh pejabat negara baik di tingkat Eksekutif dan legislatif, terutama adalah pimpinan partai dari delapan partai di DPR.

"Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai. Maka mudah-mudahan keputusan segera diambil dengan musyawarah, gitu, yang intinya apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan," imbuhnya.

Desakan dari Parpol Agar Gibran Segera Mundur

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) teah mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran itu memicu beragam respons dari partai politik. Bahkan sejumlah tokoh politik bahkan menyuarakan desakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca juga: PKS Tampil di Depan Untuk Ijazahgate, dan Minta DPR Tidak Diam Pasca Putusan MA Soal Suket Gibran

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai pengunduran diri perlu dipertimbangkan karena persoalan surat penyetaraan pendidikan tersebut berkaitan dengan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan.

Tokoh PDIP Guntur Romli juga menyampaikan desakan serupa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut desakan tersebut sebagai suara masyarakat yang semakin besar.

Kemudian PKS Singgung Hak Angket DPRRespons juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan adanya arahan kepada fraksinya untuk menindaklanjuti pembicaraan antara sekretaris jenderal PKS dan PDIP terkait polemik tersebut.

Sementara itu, Partai Demokrat menyampaikan pandangannya lebih tegas. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, putusan MA menimbulkan persoalan terkait legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

"Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari jabatan Wapres secara terhormat, atau DPR-MPR yang 'memundurkan' beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD 1945," tegas Jansen.

Baca juga: Mahfud MD: Jabatan Gibran Terserah Politik, Tapi KPU dan Pembuat Suket Harus Diproses Pidana