Sidang Ijazah Gibran

Apabila nantinya disepakati, keputusan pemberhentian tersebut akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu hal yang disampaikan Prabowo adalah meminta Gibran tetap memperjuangkan persoalan ijazahnya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming tidak sah, akhirnya bakal ditindaklanjuti oleh DPR RI, Selasa, 10 November 2026.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mendesak pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di DPR untuk bisa segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menginginkan proses pemakzulan Gibran.

Tanggapan Mahfud MD terkait jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, usai Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan pada Pemilu 2024, tidak sah.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah. Hasto menyebut kemungkinan PDIP akan mendorong penggunaan hak angket di DPR.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusannya, suket tersebut tidak sah.

Denny Indrayana menegaskan apabila Gibran Rakabuming tidak mundur dari jabatannya, maka rakyat yang akan mundurkan. Selain itu, Denny juga menyampaikan lima tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara syarat pencalonan wapres di Pemilu 2024.

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait polemik ijazah pendidikannya

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai bahwa fakta Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ditemukannya ijazah setara SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, bukan hanya perkara ijazah melainkan pembuktian bahwa wapres tidak sah.

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MK berpendapat bahwa MK dalam menangani perkara syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai Cawapres pada Pilpres 2024, telah menerobos prosedur. Mulai dari persidangan hingga putusan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini bakal segera mengundurkan diri dari jabatannya pascaputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara syarat pendidikan pencalonan wapres, dan terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA.