Besok DPR Tindak Lanjuti Putusan MA Soal Suket SMA Gibran, Akankah Mengarah Pemakzulan?

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming tidak sah, akhirnya bakal ditindaklanjuti oleh DPR RI, Selasa, 10 November 2026.

DPR RI dijadwalkan akan memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut setelah masa reses, yang selesai hari ini. Nantinya, hal ini bakal dibahas dalam pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di DPR RI dibuka mulai besok.

"Ya, besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, melansir AFU, Senin (9/11/2026).

Sejumlah fraksi di DPR diakui Dasco telah mendesak agar DPR menindaklanjuti polemik ijazah SMA Gibran ini. Bahkan usulan juga datang dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi yang beraudiensi dalam waktu sebulan terakhir.

Baca juga: Wacana Pemakzulan Gibran, Jimly Desak Pimpinan Parpol di DPR Segera Bertindak

Namun begitu, DPR masih menyerap berbagai apsirasi dan usulan proses secara yang baru dibahas dalam masa sidang DPR yang akan dibuka besok.

"Oleh karena itu, besok saat masa sidang apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco.

Desakan Pemakzulan Gibran

Gelombang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran usai keluarnya putusan MA terkait suket penyetaraan ijazah tidak sah begitu besar.

Dari PDIP, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengonfirmasi, komunikasi politik antar-delapan fraksi di parlemen terus berlangsung intensif untuk merespons dinamika yang kian memanas.

Menurut Hasto, legitimasi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia secara praktis telah gugur menyusul tiga catatan krusial yang menyertainya sejak awal.

"Sejak awal PDI Perjuangan sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum," ujar Hasto saat memberikan keterangan pers di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11).

Kedua, lanjut Hasto, pemilu tahun 2024 yang banyak diwarnai penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat.

"Dengan gugurnya prasyarat usia hingga keabsahan dokumen pendidikan dasar, posisi Gibran tidak lagi memiliki pijakan hukum maupun moral," tegas Hasto.

Baca juga: Foto Gibran Diturunkan di DPRD DIY dan Sukabumi, PKB: Ekspresi "De Facto" Putusan MA

Menurutnya, dari tiga aspek tersebut, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin.

"Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata tidak dipenuhi," tambah Hasto.

Secara terisah, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai pengunduran diri perlu dipertimbangkan karena persoalan surat penyetaraan pendidikan tersebut berkaitan dengan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan. Kemudian tokoh PDIP Guntur Romli juga menyampaikan desakan serupa.

Sementara PKS, menyinggung adanya Hak Angket. Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan adanya arahan kepada fraksinya untuk menindaklanjuti pembicaraan antara sekretaris jenderal PKS dan PDIP terkait polemik tersebut.

Lalu Partai Demokrat menyampaikan pandangannya lebih tegas. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, putusan MA menimbulkan persoalan terkait legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

"Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari jabatan Wapres secara terhormat, atau DPR-MPR yang 'memundurkan' beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD 1945," tegas Jansen.

Baca juga: Akhirnya Surya Paloh Turun Gunung: Pemakzulan Gibran Tragis, tapi Konstitusi Tetap Jadi Pegangan

Selanjutnya, Partai NasDem. Ketua umum partai tersebut, Surya Paloh menilai wacana pemakzulan merupakan situasi tragis bagi Indonesia. Namun begitu, ia menegaskan bahwa proses pemakzulan tetap dapat berjalan selama seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi.

Paloh mengatakan pemakzulan bukanlah situasi yang diharapkan terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran masih aktif menjalankan pemerintahan. Ia berharap polemik politik tersebut tidak berlarut-larut hingga mengganggu persatuan masyarakat.

"Ini kan barangkali adalah musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif. Nah, tiba-tiba wakil presiden ada rencana (pemakzulan). Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan tragis dan ini bukan yang kita harapkan tentunya," kata Surya Paloh.