Dpr

Anggota Komisi VIII DPR Anim Falachuddin meminta masyarakat tidak menggunakan visa non-haji untuk melaksanakan rukun Islam kelima.

Penutupan PT Sri Rejeki Iman (Sritex) membuat 12 ribu pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin mendesak pemerintah

Dalam tayangan di salah satu channel Youtube tersebut berisi narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo memotong gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar 90 persen karena dianggap tidak becus dalam bekerja.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah atau Gus Abduh menyambut baik kebijakan Polri yang akan merekrut secara proaktif (rekpro) pendaftaran penerimaan anggota baru

Korban judi online terus berjatuhan. Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menilai perlu ada penetapan judi online sebagai keadaan darurat nasional.

Tim pengawas khusus DPR 2024 fokus lindungi pekerja migran dan korban bencana. Respons strategis hadapi peningkatan kasus kekerasan PMI dan frekuensi bencana alam di Indonesia.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada 2025 yang telah disepakati

Maraknya kasus penipuan atas nama Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) memicu keprihatinan banyak kalangan. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Zainul Munasichin

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chusnunia Chalim atau Nunik meminta pemerintah mengaudit seluruh sarana dan prasana pariwisata

DPR mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai wujud nasionalisme. Rachmat Gobel menegaskan pejabat yang lebih suka produk impor sebaiknya diganti. Dengan APBN Rp 3.325 triliun, Indonesia berpeluang menguatkan industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penguasaan teknologi untuk ketahanan nasional.

Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad kembali memimpin DPR, sementara Ahmad Muzani naik jabatan menjadi Ketua MPR. Perombakan ini menandai era baru kepemimpinan legislatif Indonesia 2024-2029. Dengan pengalaman mereka, diharapkan DPR dan MPR dapat lebih responsif terhadap aspirasi rakyat dan memperkuat demokrasi di Tanah Air.

Pansus Angket Haji telah membacakan hasil kerjanya di hadapan sidang Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Pansus Haji DPR membongkar ketidakadilan dalam distribusi kuota haji khusus. Temuan mengejutkan: 3.503 jemaah berangkat tanpa antrean, mendaftar dan berangkat di tahun yang sama. DPR mendesak revisi UU dan penguatan pengawasan untuk mewujudkan sistem haji yang lebih adil. Masyarakat menanti tindak lanjut konkret dari pemerintah demi perbaikan penyelenggaraan haji yang transparan dan berkeadilan.