Dpr

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diberhentikan. Nama Komjen Pol Suyudi Ario Seto, Kepala BNN, diusulkan untuk menggantikan Listyo, sesuai surat presiden (surpres) yang dikirimkan ke DPR.

Forum di Universitas Jember tersebut menjadi ruang dialog antara parlemen, akademisi, dan pemerhati HAM untuk membahas posisi serta peran parlemen dalam memastikan pemerintah menjalankan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

Massa AMPB telah menetapkan tenggat waktu pengesahan RUU Perampasan Aset bagi koruptor pada 15 Desember 2026. Jika tuntutan tersebut tidak terealisasi maka mereka akan kembali mendatangi parlemen dan menagih janji yang telah disampaikan wakil rakyat.

Semangat pemberantasan korupsi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Wakaf Masjid Istiqlal melalui saham mendapat sorotan DPR. M. Husni meminta skema syariah, ahli investasi, dan klarifikasi Menteri Agama.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan 995 senjata api, narkotika, dan kepingan VCD bermuatan pornografi di sebuah ruangan sekolah swasta di Jakarta Selatan.

Muncul usulan baru terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada dua skema yang diajukan yaitu penyaluran dana MBG sebesar Rp15.000 atau pengelolaan makanan dilakukan langsung oleh kantin atau dapur sekolah.

Anwar Abbas menilai fenomena LGBT perlu menjadi perhatian serius dan mendorong pemerintah serta DPR segera menyusun regulasi. Simak pandangan lengkapnya mengenai Pancasila, UUD 1945, dan kebijakan negara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur sanksi pidana tegas terhadap perilaku LGBT.

DPR mengungkap dugaan biaya masuk jalur mandiri di sejumlah PTN ternama yang mencapai Rp1,5 miliar. Mendiktisaintek Brian Yuliarto menegaskan praktik tersebut melanggar aturan dan berjanji menindaklanjuti laporan terkait pungutan masuk perguruan tinggi negeri.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memicu dorongan agar Indonesia bersikap tegas menolak penggunaan wilayah udara demi menjaga prinsip kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 14,92 triliun.

Setelah menanti tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, akhirnya secara resmi DPR menjawab tuntutan 178 rakyat, dengan mengeluarkan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi.