Dpr

Kebijakan pangan dalam nawacita kedaulatan pangan muaranya peningkatan kesejahteraan para petani. Beberapa aspek dijadikan indikator terjadinya perubahan lebih baik di sektor pertanian.

Data penerima pupuk bersubsidi maupun pemegang kartu tani di Indonesia hingga saat ini masih belum jelas sehingga selalu menjadi persoalan. Banyak rakyat mengaku pemilik sawah tidak memperoleh pupuk.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan rekomendasi untuk DPR RI terkait rancangan undang-undang (RUU) yang tengah dibahas. Salah satu yang menjadi sorotan MUI adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Penerapan protokol kesehatan (prokes) mutlak tidak hanya wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak semata. Melainkan, juga kesiapan ruang belajar

Mayun mengatakan, pakaian adat Payas Agung hanya boleh dikenakan saat pelaksanaan Upacara Manusia Yadnya Utama oleh kalangan tertentu.

DPR menghendaki pemerintah dapat melindungi pelaku usaha dalam negeri dan sentuhan produk asing melalui e-commerce dengan cara membuat regulasi tambahan.

Prosedur permintaan dosis vaksin Covid-19 dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat masih belum tertata dengan baik.

Dalam rancangan permen Menteri ESDM mewajibkan PLN membeli listrik dari pengguna PLTS Atap setara dengan harga jual listrik PLN ke masyarakat.

Anggota Komisi I DPR Sukamta khawatir dikeluarkannya angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 merupakan cerminan sebagian pejabat pemerintah yang tidak percaya dengan Covid-19.

Terlebih lagi pada tingkat Pengadilan Negeri Pinangki di vonis 10 Tahun, sehingga menjadi penting bagi publik untuk mengevaluasi melalui fakta-fakta persidangan serta pertimbangan oleh hakim.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyebut ada enam tantangan menghadapi ekonomi ke depan. Tantangan tersebut masih berkaitan dengan masa pandemi Covid-19.

Fraksi PKS DPR RI kembali menerapkan pemotongan gaji anggota legislatifnya mulai dari pusat hingga daerah untuk membantu rakyat terpapar dan terdampak Covid-19.

Pengesahan UU Ciptaker turut mendapat protes keras dari masyarakat. Gelombang demonstrasi berujung ricuh terjadi di beberapa kota besar Indonesia.