Dpr

Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. Pemerintah terus meningkatkan kinerja dalam penanganan pandemi.

Dalam pembahasan membentuk Undang Undang, DPR dan Pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi serta kebutuhan hukum nasional.

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan koordinasi dengan Pemda terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Puan mengatakan, diperlukan upaya untuk shifting struktur perekonomian nasional dari berbasiskan komoditas menjadi ekonomi nasional yang berbasiskan value added atau nilai tambah tinggi.

Reformasi pendidikan itu penting untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas pada tahun 2045 yakni Indonesia bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Kebijakan pangan dalam nawacita kedaulatan pangan muaranya peningkatan kesejahteraan para petani. Beberapa aspek dijadikan indikator terjadinya perubahan lebih baik di sektor pertanian.

Data penerima pupuk bersubsidi maupun pemegang kartu tani di Indonesia hingga saat ini masih belum jelas sehingga selalu menjadi persoalan. Banyak rakyat mengaku pemilik sawah tidak memperoleh pupuk.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan rekomendasi untuk DPR RI terkait rancangan undang-undang (RUU) yang tengah dibahas. Salah satu yang menjadi sorotan MUI adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Penerapan protokol kesehatan (prokes) mutlak tidak hanya wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak semata. Melainkan, juga kesiapan ruang belajar

Mayun mengatakan, pakaian adat Payas Agung hanya boleh dikenakan saat pelaksanaan Upacara Manusia Yadnya Utama oleh kalangan tertentu.

DPR menghendaki pemerintah dapat melindungi pelaku usaha dalam negeri dan sentuhan produk asing melalui e-commerce dengan cara membuat regulasi tambahan.

Prosedur permintaan dosis vaksin Covid-19 dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat masih belum tertata dengan baik.

Dalam rancangan permen Menteri ESDM mewajibkan PLN membeli listrik dari pengguna PLTS Atap setara dengan harga jual listrik PLN ke masyarakat.