Dpr

Dua pekan terakhir banyak masukan maupun surat resmi yang ditujukan kepada Komisi X DPR RI dari berbagai lembaga, di antaranya NU, Muhammadiyah, dan PGRI.

Sejak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, BUM Desa telah sah dinyatakan sebagai badan hukum. BUM Desa dan BUM Desa Bersama memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama.

Sebelum disetujui menjadi undang-undang, rapat paripurna DPR mendengarkan pendapat akhir Presiden RI yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Fadli Zon menambahkan, belajar dari semangat Sumpah Pemuda, berhentilah meminggirkan orang atau kelompok karena pandangan politik yang berbeda.

Puan juga mengingatkan kasus gelombang kedua Covid-19 pasca libur Lebaran 2021 menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, meskipun saat ini angka penularan terus menurun.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar melandainya kasus konfirmasi positif di Indonesia harus dipertahankan dengan tetap menjaga protokol 5M bagi masyarakat dan 3T bagi pemerintah.

Selain booster vaksin, hal lain yang perlu diatur adalah sinkronisasi antara sertifikat vaksin via aplikasi PeduliLindungi dengan ketentuan di Arab Saudi.

Ecky dikenal sebagai pria dermawan yang sering menunjukkan kepeduliannya dalam isu sosial. Akhir Agustus lalu, Ecky sempat membagikan tidak kurang dari 1.000 paket sembako.

BI bersama para pemangku kepentingan terkait lainnya terus mendorong dan mendukung adanya UU Ekonomi Syariah sebagai regulasi yang akan membawa integrasi industri.

Setelah Lodewijk ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR, yang bersangkutan akan langsung dilantik dan dipandu pengucapan sumpah jabatan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin.

CPMI tujuan Taiwan juga menagih janji pemerintah yang menyebut penempatan PMI ke Taiwan dimungkinkan jika kasus Covid-19 harian di Indonesia sudah berada di bawah 5.000 dalam satu pekan.

Mengenai pengganti Aziz, Firman menjelaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Kader Partai Golkar pengganti Azis sebagai Wakil ketua DPR menjadi sepenuhnya kewenangan Ketua Umum Airlangga Hartarto.