Komisi X: Draf RUU Sisdiknas Belum Resmi, Belum Masuk ke DPR

LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan, draf Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) belum resmi karena belum masuk ke meja DPR. Draf tersebut menuai kontroversi lantaran tak dicantumkan kata madrasah dalam RUU tersebut.

Dia menjelaskan, dua pekan terakhir banyak masukan-masukan maupun surat resmi yang ditujukan kepada Komisi X DPR RI dari berbagai lembaga. Di antaranya ada dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan PGRI.

"Oleh karena kami ingin sampaikan, kami di Komisi X belum pernah menerima apapun, baik itu draf ataupun catatan tentang RUU Sisdiknas," kata Dede Yusuf dalam diskusi Polemik RUU Sisdiknas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: 7 MAN Terbaik di Indonesia dengan Prestasi Segudang

Dede mengakui, pemerintah melalui Kemendikbudristek pernah membicarakan bersama DPR RI. Latar belakang pembicaraan tersebut terkait perkembangan zaman. Sementara, sistem pendidikan yang digunakan saat ini masuk mengikuti kurikulum 2013.

"Bahwa RUU Sisdiknas pernah kita bicarakan, jika ingin mengubah kurikulum, konsep, sesuai 4.0, maka UU memang kita harus ubah. UU itu mengikuti perkembangan zaman. Sejak 2003, kalau diurut-urut memang sudah waktunya kira rubah," ucapnya.

Namun, Dede menekankan, DPR telah mengingatkan, mengubah regulasi pendidikan harus melewati proses yang panjang. Sebab ada aturan Prolegnas yang harus ditaati. Maka, hal utama yang mesti dilakukan adalah meminta pendapat publik mengenai rencana perubahan tersebut.

"Karena tidak banyak waktu, karena ini usulan pemerintah, makanya kami katakan kepada Kemendikbudristek, harus segera melakukan komunikasi publik dengan stakholder pendidikan," kata Dede.

Dede mengatakan, Draf RUU tersebut masih dalam tahap komunikasi publik, karena belum masuk ke meja DPR atau pun ke Baleg DPR. Itu menandakan, RUU itu masih dalam tahap uji coba.

"Yang beredar adalah draf yang masih uji coba, karena kalau belum masuk ke kita (Komisi X DPR), berarti belum resmi. Kecuali kalau sudah masuk ke kita, atau sudah masuk ke Baleg, itu sudah resmi dan akan kita bahas," kata Dede.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (Hisminu), Arifin Junaidi, mengkritik hilangnya kata madrasah dalam RUU Sisdiknas. Dia menyebut madrasah merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional dan tak boleh diabaikan.

Baca juga: Rasulullah Sudah Semangat Sambut Ramadhan sejak Sya'ban

"Madrasah merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Namun, peranan madrasah selama ini terabaikan," kata Arifin dalam keterengan tertulis, Senin (28/3/2022).

"UU Sisdiknas 2003 sudah memperkuat peranan madrasah dalam satu tarikan nafas dengan sekolah, meskipun integrasi sekolah dan madrasah pada praktiknya kurang bermakna karena dipasung oleh UU Pemda," lanjut Arifin menjelaskan.