RKUHAP resmi disahkan DPR RI jadi undang-undang, namun menuai kritik publik. Sorotan tertuju pada pasal-pasal yang memperluas kewenangan aparat tanpa pengawasan dan mengancam hak asasi. Apa saja isu krusial dalam UU baru ini?
Sebanyak 19 negara dari kawasan Asia Pasifik, termasuk Jepang, Sri Lanka, dan Australia, dipastikan hadir dalam Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina di Gedung DPR RI, Jakarta. Agenda kolaborasi MUI dan DPR ini menegaskan solidaritas kemanusiaan lintas negara untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Komisi VIII DPR meninjau ulang usulan penurunan biaya haji dari pemerintah sebesar Rp1 juta menjadi rata-rata Rp88,4 juta. DPR menegaskan efisiensi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga standar keamanan penerbangan jemaah.
Diaspora Indonesia yang tersebar di sejumlah negara di dunia menunjukkan rasa peduli dan prihatin mereka terhadap kondisi yang tengah terjadi di Tanah Air. Hingga kini ada 39 kelompok diaspora yang tergabung dalam Komite Internasional Indonesia Bergerak.
Setelah menanti tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, akhirnya secara resmi DPR menjawab tuntutan 178 rakyat, dengan mengeluarkan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi.
Aliansi Perempuan Indonesia menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR hari ini. Mereka menuntut penghentian kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga. Kompak berbusana serba pink (merah muda) dan membawa sapu lidi sebagia atribut demo pun jadi sorotan.
Tragedi ricuh demo DPR di Jakarta berujung duka. Seorang pengemudi ojek online tewas setelah tertabrak dan dilindas rantis Brimob di Pejompongan. Video viral memperlihatkan detik-detik mencekam saat korban terjatuh lalu dilindas kendaraan taktis, memicu amarah publik.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menanggapi sebutan DPR soal dirinya sebagai Menteri Haji dan Umrah usai UU Haji disahkan. Ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
DPR RI telah mengesahkan revisi UU Haji yang menetapkan perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Gus Irfan disebut berpotensi menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama.