Dpr Ri

Firman juga mendesak diterbitkannya Keppres penetapan Bencana Nasional sekaligus mengajak publik dan perusahaan mematuhi komitmen zero burning.

Aksi promosi miras dengan tantangan hafalan Al-Quran terus menuai kecaman. Kali ini datang dari anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq yang mengecam keras aksi promosi minuman beralkohol merek Newport itu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras aksi promosi miras, Newport, yang menggunakan tantangan (challenge) hafalan Al-Qur'an. MUI menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun.

Netty memaparkan bahwa dari perkiraan 4,8 juta angka kelahiran nasional setiao tahunnya, sekitar 48.000 bayi terlahir membawa kelainan jantung bawaan. Dari estimasi tersebut, terdapat setidaknya 12.000 bayi yang mendesak untuk segera dioperasi.

Tragedi ini menjadi cermin buram yang memperlihatkan masih adanya kelemahan serius dalam kesadaran hukum masyarakat dan sistem perlindungan warga miskin.

Mahfud MD menyarankan agar MUI tidak berhenti menyuarakan aspirasi tersebut untuk dibawa kembali dalam pembahasan pembentukan hukum nasional.

Setiap kebijakan negara sepatutnya bermuara pada penguatan institusi keluarga dan perlindungan terhadap generasi muda sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kesempatan tersebut, Ustaz Haris yang juga diamanahi sebagai Musyrif Dini oleh Kementerian Haji RI menyampaikan apresiasi atas kelancaran operasional haji tahun ini.

Komisi III DPR RI menyatakan dukungan atas usulan MUI yang mendesak pembentukan regulasi tegas terhadap aksi yang mengampanyekan atau memfasilitasi praktikLGBT..

BPJPH dan DPR mendorong pelaku usaha segera mengurus sertifikasi halal jelang kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 melalui literasi dan sosialisasi di daerah.

OJK didorong segera tuntaskan skandal Dana Syariah Indonesia senilai Rp2,47 triliun. Simak langkah tegas DPR RI demi melindungi dana ribuan pensiunan yang hilang.

RKUHAP resmi disahkan DPR RI jadi undang-undang, namun menuai kritik publik. Sorotan tertuju pada pasal-pasal yang memperluas kewenangan aparat tanpa pengawasan dan mengancam hak asasi. Apa saja isu krusial dalam UU baru ini?

Sebanyak 19 negara dari kawasan Asia Pasifik, termasuk Jepang, Sri Lanka, dan Australia, dipastikan hadir dalam Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina di Gedung DPR RI, Jakarta. Agenda kolaborasi MUI dan DPR ini menegaskan solidaritas kemanusiaan lintas negara untuk mendukung kemerdekaan Palestina.