Aksi Massa Tewaskan Pria di Bali, DPR Soroti Kemiskinan dan Penegakan Hukum

LANGIT7.ID, Jakarta; - Tragedi tewasnya seorang pria berinisial KD usai diamuk massa di Banjar Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Jumat kemarin kembali menyedot perhatian publik. Kasus dugaan pencurian ayam yang berakhir tragis tersebut memicu keprihatinan mendalam terkait penegakan hukum serta jaminan sosial bagi masyarakat rentan.‎‎Insiden tersebut tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, termasuk tiga anak yang kini menjadi yatim. Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut. ‎‎Ia menilai tragedi ini menjadi cermin buram yang memperlihatkan masih adanya kelemahan serius dalam kesadaran hukum masyarakat dan sistem perlindungan warga miskin.‎‎"Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Apa pun dugaan perbuatannya, tidak ada seorang pun yang boleh kehilangan hak hidupnya akibat tindakan main hakim sendiri. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang menyerahkan proses keadilan kepada massa," kata Saadiah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/7/2026).‎‎Saadiah menekankan bahwa maraknya aksi penghakiman massa mengindikasikan masih tingginya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan jalan kekerasan ketimbang memercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Aksi pengeroyokan semacam itu dinilainya justru memicu tindak pidana baru dan merampas hak seseorang untuk mendapatkan peradilan yang adil.‎‎"Kalau masyarakat merasa berhak menghukum seseorang di tempat kejadian, itu menunjukkan ada persoalan serius dalam kesadaran hukum kita. Negara harus hadir memastikan setiap dugaan tindak pidana diproses melalui mekanisme hukum, bukan dengan pengeroyokan yang berujung pada hilangnya nyawa," ucapnya.‎‎Di samping penanganan dari aspek pidana, Saadiah meminta pemerintah turut menyoroti akar masalah ekonomi yang memicu terjadinya dugaan tindak pencurian tersebut. Menurut dia, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas program perlindungan sosial bagi warga miskin.‎‎"Kemiskinan memang tidak pernah dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan pencurian. Tetapi negara juga tidak boleh menutup mata ketika tekanan ekonomi membuat sebagian warga berada dalam kondisi yang sangat rentan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi kebijakan sosial juga harus diperkuat agar masyarakat tidak terdorong melakukan pelanggaran karena himpitan hidup," jelasnya.‎‎Secara khusus, Saadiah mendesak pemerintah daerah beserta kementerian terkait untuk segera mengulurkan bantuan dan pendampingan kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak korban.‎‎"Anak-anak tidak boleh menanggung akibat dari peristiwa ini. Pemerintah harus memastikan pendidikan mereka tetap berjalan, kebutuhan dasar mereka terpenuhi, dan pendampingan sosial maupun psikologis diberikan. Negara harus hadir melindungi anak-anak yang menjadi korban tidak langsung dari tragedi ini," tegasnya.‎‎Ia meminta aparat kepolisian mengusut kasus ini secara tuntas dan berimbang, baik terkait dugaan tindak pidana awal maupun penindakan tegas terhadap para pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya korban.‎‎"Keadilan harus ditegakkan secara utuh. Dugaan pencurian harus diproses sesuai hukum, tetapi tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa juga harus dipertanggungjawabkan. Hukum tidak boleh tunduk pada emosi massa, karena itu justru mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum," pungkasnya.