Komisi I DPR Tegaskan Unhan Tak Boleh Larang Penggunaan Hijab

LANGIT7.ID-Jakarta; - Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius terhadap polemik pengunduran diri seorang calon kadet Universitas Pertahanan (Unhan) yang didorong oleh isu larangan penggunaan hijab. DPR mengapresiasi aturan internal kampus yang tidak melarang penggunaan jilbab, sekaligus mendesak pihak Unhan untuk konsisten menjalankan aturan tersebut di lapangan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan bahwa secara regulasi resmi tidak ada pelarangan berhijab bagi para kadet. Hal itu merujuk pada Peraturan Rektor Unhan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet Unhan.
"Dalam Peraturan Rektor Unhan No. 28 tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet Unhan, tidak ada larangan penggunaan hijab. Saya mengapresiasi bahwa tidak ada aturan larangan hijab," ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Sukamta memaparkan bahwa perkembangan desain hijab saat ini sudah sangat beragam dan fleksibel untuk disesuaikan dengan aktivitas kedinasan maupun latihan fisik. Menurutnya, alasan teknis seperti latihan dasar kemiliteran (latsarmil) seharusnya tidak dijadikan hambatan untuk membatasi hak beragama para kadet.

Baca Juga: Diminta Lepas Hijab, Mahasiswi Kedokteran Unhan Pilih Mundur

"Dengan adanya inovasi model hijab sekarang sudah beragam. Karena itu saya mendorong agar ruang kebebasan mengenakan hijab dijaga secara konsisten hingga tingkat implementasi di lapangan. Misalnya, ketika latsarmil yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan peserta, perlu menggunakan hijab yang aman serta memenuhi keleluasaan gerak selama latihan. Banyak atlet juga bisa mengenakan varian hijab yang aman dan tetap memenuhi ketentuan agama. Seluruh pihak terkait di Unhan harus in line dengan aturan tersebut dan tidak boleh ada lagi penyimpangan dalam pelaksanaannya," tegas legislator asal daerah pemilihan Yogyakarta tersebut.

Ia menambahkan, Peraturan Rektor Unhan tersebut justru menempatkan nilai ketaqwaan sebagai bagian integral dari kode kehormatan kadet. Para siswa ditempa untuk menjadi pribadi yang taat beragama dalam kehidupan sehari-hari maupun saat menjalankan tugas kedinasan. Legislator PKS ini pun berharap silang pendapat mengenai penggunaan hijab bagi kadet wanita dapat segera diakhiri melalui jaminan implementasi yang tegas dari pimpinan Unhan.

"Oleh sebab itu, saya berharap polemik ini segera selesai dengan komitmen Unhan menjamin aturan ini hingga implementasi di lapangan dan para kadet dapat mematuhi aturan-aturan yang ada di kedinasan dengan tetap dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia," pungkasnya.