Banyak Masalah, DPR Minta Program Pupuk Bersubsidi Dievaluasi

LANGIT7.ID, Jakarta - Panitia kerja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR menilai ada tiga poin permasalahan yang perlu dievaluasi terkait program pupuk bersubsidi dan kartu tani.

Permasalahan pertama menyangkut tentang data. Data penerima pupuk bersubsidi maupun pemegang kartu tani di Indonesia hingga saat ini masih belum jelas sehingga selalu menjadi persoalan. Data ini selalu membuat masalah, banyak rakyat hari ini mengaku pemilik sawah yang wajib memperoleh pupuk, namun banyak yang tidak memperoleh.

“Dari awal pupuk yang diputuskan ada subsidi hingga hari ini (petani) tidak memperoleh. Nah, siapa yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi? Apakah pemilik sawah atau penggarap sawah?" ujar Ketua Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin, seperti dilansir di laman portal resmi DPR, Minggu (29/08).

Baca juga: Sistem Perdagangan Berubah, Pemerintah Harus Antisipasi Penerapan UU E-Commerce

Selain permasalahan data, Hasan juga menyoroti banyaknya jenis pupuk bersubsidi. Menurut data dari PT. Pupuk Indonesia, setidaknya ada lima jenis pupuk bersubsidi yakni Urea, NPK, SP-36, ZA dan pupuk organik.

Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Timur II ini menekankan akan mengevaluasi jenis-jenis pupuk bersubsidi tersebut untuk dibahas di rapat-rapat Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani ke depannya.

"Yang ketiga nanti apakah pupuk bersubsidi ini terus akan diberikan kepada barangnya atau orangnya. Tiga hal itu saya sementara mendapatkan kesimpulan awal untuk selanjutnya lebih serius dan fokus rapat panja-panja berikutnya," tambah politisi Fraksi NasDem itu.

Hasan berharap Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani dapat membawa Indonesia menjadi mandiri di bidang pangan. Tentunya dengan menjamin masyarakat yang membutuhkan subsidi pupuk benar-benar mendapatkannya.

Senada dengan Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin juga melihat masih banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan pupuk bersubsidi maupun kartu tani.

"Bagaimana terjadi kesemrawutan yang selalu berlangsung, makanya kami selaku panja mencari solusi jalan terbaik, bukan saling menyalahkan tetapi oh ini lho yang baik," politisi fraksi PDI-Perjuangan ini.

Baca juga: Ketua DPR Tegaskan Sekolah Tak Paksa Para Siswa PTM

Lebih lanjut, Sudin menilai keberadaan kartu tani hingga saat ini masih belum efektif pasalnya masih banyak petani yang belum merasakan manfaat dari kartu tani tersebut. "Masih kecil sekali efektifitasnya, kalau petani itu simpel yang penting bagaimana nebus pupuk gampang, nah ini yang kami cari solusi, tetapi juga tidak boleh terlepas dari lengahnya pengawasan," tambahnya.