Saat sampai di gedung MPR, wajah Gibran tampak tegang dan berjalan tanpa senyum sedikit pun. Meski banyak yang menyapa, namun Gibran tetap diam sambil menunjukan mimik serius.
Menakar keuntungan dibalik pengunduran diri di tengah jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibanding dimakzulkan. Kabarnya, Gibran telah mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto, di tengah ramainya dorongan pemakzulan oleh 120 anggota DPR RI.
Apabila nantinya disepakati, keputusan pemberhentian tersebut akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.
Mekanisme Hak Penyampaian Pendapat (HMP) oleh anggota DPR merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien, untuk menyikapi persoalan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang telah diputuskan Mahkamah Agung (MA).
Pemenuhan persyaratan konstitusional harus menjadi landasan utama dalam menyikapi wacana pemakzulan, bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan atau preferensi politik kelompok tertentu.
Raja Juli Antoni dan Giring Ganesha Djumaryo menyatakan secara resmi mundur dari kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin (9/11/2026).
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming tidak sah, akhirnya bakal ditindaklanjuti oleh DPR RI, Selasa, 10 November 2026.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mendesak pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di DPR untuk bisa segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menginginkan proses pemakzulan Gibran.
Tanggapan Mahfud MD terkait jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, usai Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan pada Pemilu 2024, tidak sah.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah. Hasto menyebut kemungkinan PDIP akan mendorong penggunaan hak angket di DPR.
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusannya, suket tersebut tidak sah.
Denny Indrayana menegaskan apabila Gibran Rakabuming tidak mundur dari jabatannya, maka rakyat yang akan mundurkan. Selain itu, Denny juga menyampaikan lima tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara syarat pencalonan wapres di Pemilu 2024.
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait polemik ijazah pendidikannya