Menakar Keuntungan Gibran Pilih Mundur daripada Dimakzulkan, dan Fasilitas yang Didapat

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto, di tengah ramainya dorongan pemakzulan dari berbagai pihak termasuk DPR yang mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait hal ini.

Pengunduran diri di tengah jabatan maupun pemberhentian melalui pemakzulan akan menghasilkan konsekuensi hukum yang sama, yakni kekosongan kursi Wakil Presiden. Namun mekanisme pengunduran diri berbeda dengan pemberhentian melalui proses pemakzulan (impeachment) yang harus melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa pengunduran diri dan pemberhentian Wakil Presiden sama-sama berimplikasi pada kekosongan jabatan. Perbedaannya terletak pada proses hukum yang harus dilalui sebelum kekosongan tersebut terjadi. Sebagaimana melansir Hukum Online, Kamis (12/11/2026).

Aan berpendapat, melihat dari sisi politik sebaiknya Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela. INi demi meredakan polemik yang berkembang di masyarakat. Sebab persoalan surat keterangan pendidikan yang telah menjadi objek putusan MA dan MK berpotensi terus menimbulkan perdebatan. Selain itu, dinamika kasus dugaan penyadapan juga dinilai dapat memperbesar polarisasi di tengah masyarakat.

"Menurut saya akan lebih baik legowo kalau mengundurkan diri sehingga tidak terjadi polarisasi di masyarakat, tidak terjadi kondisi yang diametral yang di situ masyarakat berada pada pilihan antara yang pro dan kontra," ungkapnya.

Baca juga: Projo Benarkan Wapres Gibran Mundur, Surat Telah Diserahkan ke Prabowo

Ia juga menerangkan bahwa apabila Gibran mundur saat ini dari jabatan Wapres, bukan berarti ke depannya tidak bisa kembali mengikuti kontestasi politik. Sepanjang dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Gibran tetap memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali.

Namun beda cerita apabila Gibran tidak legowo, lanjutnya, hal ini kemudian masuk ke jalur hukum yaitu adanya pemakzulan.

"Apalagi nanti sampai pada pemberhentian atau minimal kalau MK itu menyatakan pendapat dugaan DPR itu benar bahwa tidak memenuhi syarat, nah ini kan nanti mau muncul lagi di 2029 kan berat karena tidak ada nilai plus jadinya," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum mengenai "keuntungan" memilih mundur dibanding dimakzulkan yaitu dari aspek durasi dan biaya, pengunduran diri jauh lebih cepat, efisien, dan berbiaya murah bagi negara. Sementara pemakzulan, memakan waktu lama, menguras energi politik, dan menggunakan biaya negara yang besar sebab perlu menggelar rangkaian sidang panjang di DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

Kemudian persoalan status pensiun. Apabila Gibran pilih mundur maka status pensiun cenderung dikategorikan sebagai berhenti dengan hormat. Sementara dimakzulkan, status pensiunnya bergantung pada keputusan akhir sidang dan status pemberhentiannya.

Baca juga: 120 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Gibran

Lalu dari sisi prosedur, pengunduran diri tidak memerlukan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh MK. Sementara itu, pemakzulan harus melalui pemeriksaan MK sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR untuk diputuskan.

Apabila wakil presiden mengundurkan diri, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Fasilitas yang Didapat Bila Gibran Mundur, Bukan Dimakzulkan

Bila mengundurkan diri di tengah jabatan, Gibran Rakabuming berhak atas sejumlah fasilitas negara seumur hidup. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang itu tidak mensyaratkan masa jabatan minimal, sehingga hak Gibran tetap sama meski ia baru menjabat sejak 20 Oktober 2024.

Berikut fasilitas yang bakal diterima Gibran :

1. Uang pensiun per bulan sebesar Rp20.160.000.

Uang ini dibayarkan pada bulan berikutnya setelah berhenti. Berdasarkan Pasal 6 UU 7/1978, menetapkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Gaji pokok wakil presiden adalah Rp20.160.000 per bulan, atau empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5.040.000, dan angka itu tidak berubah sejak 2001. Dalam setahun, pensiun Gibran akan bernilai Rp241.920.000.

Tunjangan jabatan wakil presiden sebesar Rp22.000.000 per bulan tidak lagi dibayarkan setelah berhenti. Dengan begitu, penghasilan bulanan Gibran dari negara turun dari Rp42.160.000 menjadi Rp20.160.000, atau sekira 48 persen dari saat menjabat.

Jika penerima meninggal, pasangannya berhak atas pensiun janda atau duda sebesar 50 persen, atau Rp10.080.000 per bulan.

2. Tunjangan dan biaya rumah tangga.

Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden menerima tunjangan sesuai aturan pensiun pegawai negeri. Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.

3. Biaya kesehatan untuk keluarga.

Seluruh biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya ditanggung negara. Fasilitas ini berlaku seumur hidup, sama seperti pensiun.

Baca juga: Sikapi Polemik Ijazah Gibran, PDIP Sebut Hak Penyampaian Pendapat (HMP) Paling Efektif

4. Rumah kediaman.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014, mantan presiden atau wakil presiden yang berhenti dengan hormat diberikan satu rumah kediaman yang layak, dan hanya sekali seumur hidup. Nilai, luas tanah, dan luas bangunannya ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pajak dan biaya terkait ditanggung negara.

Perpres itu juga mengatur bahwa rumah harus sudah tersedia sebelum yang bersangkutan berhenti dari jabatannya. Ketentuan ini disusun untuk masa jabatan yang berakhir normal, sehingga penerapannya bagi wakil presiden yang mundur di tengah jalan masih perlu kejelasan dari pemerintah.

5. Kendaraan, pengemudi, dan staf.

Dalam UU 7/1978 juga memberikan hak atas kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Mantan wakil presiden juga berhak memiliki staf dari kalangan pegawai negeri. Pengamanan bagi mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Gibran Ajukan Pengunduran Diri di Tengah HMP Diusulkan DPR

Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun dari pihak Istana mengenai pengunduran diri Gibran, namun Ketua Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membenarkan kabar Gibran mundur saat dikonfirmasi.

"Betul," ujar Budi singkat saat memberi konfirmasi, mengutip Antara, Rabu (11/11/2026).

Gibran juga dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma. Beredar isu bahwa hari ini, Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri langsung ke MPR.

Sementara itu, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah resmi mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wapres Gibran.

Dua hal mendasar dari usulan HMP yaitu putusan MA dan MK. Didasarkan pada Putusan MA No. 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah, serta menindaklanjuti Putusan MK No. 1 Tahun 2026 yang menyerahkan penyelesaiannya kepada DPR.

Kedua, dugaan tidak memenuhi syarat dan perbuatan tercela yang mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 dan Pasal 7A UUD 1945. Para pengusul menilai pembatalan dokumen pencalonan tersebut membuat Gibran diduga tidak memenuhi syarat lagi dan mengarah pada dugaan perbuatan tercela. (*/lsi/hukumonline/afu/antara)