Soal Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA Sudah Final: Tidak Ada Upaya Hukum Lagi!

LANGIT7.ID-Jakarta; - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menegaskan bahwa putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tersebut telah berkekuatan hukum final. Menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak untuk mengubah putusan tersebut.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca juga: Pengerahan Personel TNI ke Jakarta, Menko Yusril Pastikan Situasi Aman

Ia kemudian menjelaskan bahwa perkara tersebut berawal dari gugatan kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan surat keterangan dari Kemendikbud yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Tak hanya membatalkan surat tersebut, MA juga memerintahkan kementerian terkait untuk mencabutnya. Kewenangan tersebut kini berada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Yusril turut menjelaskan bahwa putusan MA memiliki konsekuensi berlaku surut atau dikenal dengan istilah ex tunc. Artinya, pembatalan surat keterangan tersebut berlaku sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2019.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusril menerangkan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan MA tersebut.

Hal itu berkaitan dengan kedudukan para pihak dalam perkara yang diputus MA. Menurut Yusril, pihak tergugat dalam sengketa tersebut adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.

Dengan posisi tersebut, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak dalam perkara kasasi yang dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana dimaksud.

Baca juga: Yusril Sebut Motif Listyo Sadap Presiden Prabowo Mengarah ke Upaya Makar

Yusril juga menyampaikan perkiraannya bahwa Kemendikdasmen tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut.

Bahkan, kementerian diperkirakan segera melaksanakan perintah MA setelah menerima salinan resmi putusan.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tuturnya.

Nasib Gugatan Gibran di PTUN Ikut Disorot

Yusril turut menyinggung dampak putusan MA terhadap perkara lain yang saat ini masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya, apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA dengan mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut, objek gugatan dalam perkara yang sedang berlangsung di PTUN berpotensi tidak lagi ada.

Dalam perkara di PTUN tersebut, Gibran diketahui berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi.

Dengan demikian, pelaksanaan putusan MA akan menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap kelanjutan proses hukum di PTUN.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun MA selanjutnya diserahkan kepada Gibran.