APKLI Merah Putih Dukung Prabowo Wujudkan Ekonomi Nasional Tumbuh 8 Persen

LANGIT7.ID, Jakarta; - Sebanyak 125 pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (DPP APKLI MP) periode 2026–2031 resmi dilantik oleh Ketua Umum, dr Ali Mahsun ATMO, MBiomed., di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Ahad (8/11/2026).

Kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja (Raker) yang mengusung tema besar "APKLI Merah Putih Dukung dan Sukseskan Program Unggulan Presiden Prabowo Subianto (MBG, KDKMP, KNMP, Sekolah dan Rumah Rakyat), Wujudkan Ekonomi Nasional Tumbuh 8 Persen".

Pelantikan ini menjadi tonggak percepatan konsolidasi organisasi sekaligus mempertajam strategi dalam memperkuat ekosistem ekonomi UKM dan PKL Indonesia agar mampu bertahan dan unggul menghadapi era digital serta tantangan global.

Acara tersebut dihadiri ratusan pengurus pusat, tamu undangan, serta perwakilan mitra strategis organisasi. Sebelum pengambilan sumpah dan janji, dilakukan penandatanganan pakta integritas.

Dalam arahannya, Ali Mahsun ATMO menegaskan bahwa kepengurusan DPP APKLI MP periode 2026–2031 diberi nama Kabinet Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia.

"Dewan Pengurus DPP APKLI MP ini saya beri nama Kabinet Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia dan menjadi garda depan menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena APKLI MP ke depan, pertama, menjadi garda depan menyukseskan lima program unggulan Presiden Prabowo, yaitu MBG, KDKMP, KNMP, Sekolah dan Rumah Rakyat yang merupakan penjelmaan revolusi ekonomi rakyat Indonesia. Perwujudan revolusi sandang, papan, dan pangan rakyat," kata Ali.

Kedua, garda depan pendampingan UKM PKL Indonesia sehingga mampu unggul menghadapi dinamika dan perubahan revolusioner tatanan ekonomi global, regional, nasional, dan lokal yang sarat ketidakpastian. Ketiga, menyukseskan Indonesia menjemput puncak demografi 2030 yang mensyaratkan adanya 100 juta UKM PKL unggul.

"Untuk itu, tata kelola organisasi harus berbasis base time management and strategy serta super accelerated learning by doing. Atau, dengan kata lain, generasi milenial dan Gen Z wajib berlari supercepat," tegasnya.

Stabilitas Nasional Terkoyak Penyadapan Telepon Presiden Prabowo

Ali menilai, roda perekonomian UKM dan PKL membutuhkan stabilitas nasional yang kokoh. Hal serupa juga diperlukan untuk menjaga perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Menurutnya, selama dua tahun terakhir terjadi pasang surut kondisi ekonomi rakyat kecil. Omzet dan pendapatan UKM serta PKL disebut terus menurun di berbagai kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat. Kondisi ekonomi nasional pun dinilainya hampir terpuruk.

"Untuk itu, dalang makar penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto harus diusut tuntas dan dihukum mati. Kenapa? Karena menjadi biang kerok ekonomi rakyat dan ekonomi nasional bergerak stagnan, tidak stabil, bahkan hampir terpuruk. Lebih dari itu, telah mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia," ujarnya.

Bersamaan dengan itu, APKLI MP menegaskan komitmennya untuk mendukung Presiden Prabowo dalam memberantas dan menghukum seberat-beratnya para komprador pengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia.

"Semestinya, kekayaan sumber daya alam menjadi jaminan agar rakyat dan bangsa ini hidup sejahtera secara berkeadilan," imbuh dokter ahli kekebalan tubuh lulusan Unibraw Malang dan FKUI Jakarta tersebut.

Penyaluran Beasiswa, Bantuan Modal Usaha, dan Santunan Yatim Piatu

Sebagai bentuk nyata komitmen terhadap kesejahteraan anggota dan masyarakat, pada kesempatan yang sama disalurkan program "Sedekah Keselamatan Nusantara Indonesia". Bantuan tersebut meliputi: Beasiswa Anak UKM PKL Indonesia, dengan rincian siswa SD sebesar Rp500 ribu, siswa SMP sebesar Rp600 ribu, dan siswa SMA sebesar Rp750 ribu.

Selain itu, ada pula bantuan modal usaha bagi PKL kopi keliling dan pedagang asongan, masing-masing sebesar Rp1 juta.

Selanjutnya, santunan yatim piatu sebesar Rp250 ribu per anak. Penyerahan bantuan ini menjadi simbol kepedulian sosial organisasi terhadap sektor informal yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Selepas pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan agenda Rapat Kerja (Raker). Agenda ini berfokus pada pemaparan program kerja masing-masing bidang, sinkronisasi lintas sektor, serta perumusan dan penetapan hasil kerja organisasi.

"Hasil Raker DPP APKLI MP 2026–2031 akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKLI MP tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2026 di Jakarta. Keputusan Rakernas menjadi acuan pokok program kerja organisasi APKLI MP, mulai dari tingkat nasional hingga pimpinan organisasi di akar rumput," pungkas mantan Pembantu Rektor Undar Jombang, Jawa Timur tersebut.