Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat dari Kepolisian, Usai Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Mantan Kadivkum Mabes Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dipecat tidak dengan hormat dari kepolisian. Keputusan ini berdasarkan hasil Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP).

Sanksi administratif yang dijatuhi terhadap mantan ajudan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu terkait dugaan pelanggaran etik kasus penyadapan ilegal dengan salah satu korban Presiden Prabowo Subianto.

"Sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Mabes Polri, mengutip Tirto, Rabu (11/11/2026).

Isir menambahkan, dalam sidang itu juga dinyatakan bahwa Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran, sehingga dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Baca juga: Selain Listyo Sigit, Eks Ajudan Prabowo Ikut Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden

Perbuatan yang dimaksud berupa menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur.

Dalam penjelasannya, Isir mengatakan telah dipastikan perbuatan itu dilakukan saat Ahrie Sonta menjabat Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas putusan tersebut, Ahrie Sonta menyatakan akan melakukan upaya lanjutan yaitu mengajukan banding.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding," ungkap Isir.

Isir menyampaikan, persidangan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 20.10 WIB dengan menghadirkan sejumlah saksi.

Atas dugaan perbuatan tersebut, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kemudian, Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, dan Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian. Serta, tidak menaati larangan di Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.

Baca juga: Komisi III Agendakan Raker dengan Kapolri Pekan Ini, Usut Tuntas Dalang dan Motif Penyadapan

Isir berujar, selanjutnya akan dilakukan lanjutan sidang kepada terduga pelanggar lainnya dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas. Sidang ini pun menghadirkan Kompolnas sebagai pengawas eksternal sebagai bukti keterbukaan Polri dalam penanganan perkara.

"Kaitan sama jadwal, nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin kode etik terduga pelanggar yang lain," ungkap Isir.

Diberitakan sebelumnya, Polri telah menetapkan empat tersangka pada kasus dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta illegal access. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).

Baca juga: Yusril Sebut Motif Listyo Sadap Presiden Prabowo Mengarah ke Upaya Makar

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun, dan Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman penjara selama 8 tahun.

Selain Slamet Uliandi, tiga tersangka lain sedang ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Slamet tidak ditahan setelah ditetapkan tersangka karena alasan kondisi kesehatan.