LANGIT7.ID-, Jakarta - -
RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupi dan Tindak Pidana Lainnya telah resmi disahkan. Dengan demikian aset yang terkait dengan tindak pidana bisa dirampas oleh negara, namun tidak berlaku untuk
Illicit Enrichment. Lalu aset apa saja yang masuk kriteria tersebut?
Berdasarkan dalam dokumen resmi dari laman resmi DPR, terdapat sejumlah aset tindak pidana yang bisa dirampas oleh negara. Hal ini tertuang dalam
UU Perampasan Aset Pasal 5 Ayat 1-4.
Dimulai dari Pasal 5 ayat 1, aset tindak pidana yang bisa dirampas adalah aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan orang. Yaitu, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.
Selanjutnya, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana. Serta hasil temuan yang diketahui aset lain yang sah, milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
Baca juga: Dua Badan Khusus Mengawal UU Perampasan Aset Bakal Dibentuk, Dipilih Oleh Presiden dan DPRKemudian Pasal 5 ayat 2, aset lain hasil temuan yang sah milik pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan nilai aset, berdasarkan prinsip kewajaran, dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
Pasal 5 ayat 3, untuk aset lainnya yang sah milik pelaku selain aset hasil tindak pidana bisa dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Lalu Pasal 5 ayat 4, perampasan terhadap aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial untuk kepentingan masyarakat banyak dilakukan dengan tidak mengubah fungsi aset tersebut sehingga tetap bisa dipakai masyarakat.
Illicit Enrichment Tidak TermasukKetentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar tidak dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Praktis setelah disahkan menjadi undang-undang maka hal tersebut tidak masuk kriteria aset yang bisa dirampas.
Terkait hal ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan alasannya yaitu berdasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) serta karakter RUU Perampasan Aset yang merupakan undang-undang formil atau mengatur hukum acara.
Baca juga: Setelah 18 Tahun Mangkrak, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPRIa mengaku, dalam proses pembahasan, Panja telah menerima beragam aspirasi masyarakat dan pandangan para ahli mengenai usulan pengaturan
illicit enrichment. Namun, masukan tersebut tidak seluruhnya mengarah pada dukungan terhadap ketentuan tersebut.
"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan kajian dan perbandingan yang dilakukan, pihaknya menemukan sejumlah negara yang tidak menerapkan konsep illicit enrichment. Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh, serta menyampaikan bahwa pengaturan serupa di Jerman pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.
Selain pertimbangan tersebut, RUU Perampasan Aset menurutnya memiliki karakter sebagai regulasi formil. Artinya, RUU ini berfokus pada tata cara dan mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana dan penghukuman.
"Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," jelas dia.
Atas dua pertimbangan tersebut, yakni aspek HAM dan karakter hukum acara RUU, Panja memutuskan tidak memasukkan
illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.
(lsi)