LANGIT7.ID-Jakarta;Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11).
Pengesahan tersebut mengakhiri proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir sejak 2008. Selama 18 tahun, regulasi tersebut belum kunjung diselesaikan di DPR.
Rapat paripurna dengan agenda tunggal itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, sebanyak 361 anggota telah menandatangani daftar hadir dari total 573 anggota. Namun, anggota yang tercatat hadir secara langsung dalam rapat berjumlah 254 orang.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan. Pertanyaan tersebut dijawab setuju oleh seluruh peserta rapat paripurna.
Seluruh Fraksi Sepakat Tanpa CatatanSehari sebelumnya, seluruh fraksi di DPR telah menyepakati RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11). Dalam pandangan akhir masing-masing, seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut tanpa catatan.
RUU Perampasan Aset telah menjadi pembahasan panjang sejak pertama kali digulirkan pada 2008. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembahasannya akhirnya dituntaskan sebelum tenggat yang diberikan hingga 15 Desember 2026.
"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil.
Tujuh Poin PengaturanWakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan, RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan aset melalui proses pidana maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana.
Menurut Eddy, cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset tidak hanya korupsi. Ketentuan tersebut juga mencakup tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta kejahatan tertentu yang menggunakan teknologi informasi.
"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil," kata Eddy saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat, Rabu (18/11).
Dalam paparannya, pemerintah menjelaskan tujuh pokok pengaturan dalam RUU Perampasan Aset, yaitu:
- Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
- Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas.
- Hukum acara perampasan aset, baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
- Pengelolaan dan pengawasan aset rampasan oleh badan khusus yang dibentuk Presiden.
- Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel.
- Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Dengan disetujuinya RUU tersebut dalam rapat paripurna, regulasi perampasan aset memasuki tahap akhir proses pembentukan undang-undang. Aturan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus mendukung pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya.
(*/sf)
(lam)