LANGIT7.ID, Jakarta; - Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menyelenggarakan forum Sarasehan Nasional, Menyerap Aspirasi Umat tentang Wakil Presiden RI bertempat di aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/11/2026). Acara ini menghadirkan pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie, sebagai narasumber utama untuk membedah krisis tata negara pasca-pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pemaparannya, Prof Jimly menyoroti bahwa peristiwa pengunduran diri tersebut berlangsung sangat cepat dan di luar kebiasaan siklus politik normal. Merujuk pada prinsip dasar ketatanegaraan, kekosongan posisi puncak eksekutif dan pendampingnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut agar roda pemerintahan tidak mengalami
vacuum of power. Ia mengisahkan bagaimana standar global penanganan suksesi darurat dirancang untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan negara tanpa penundaan yang merugikan stabilitas nasional.
Lebih lanjut, Prof Jimly melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme hukum yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang MD3 yang mewajibkan calon wakil presiden berasal dari partai atau gabungan partai pengusung. Menurutnya, aturan krusial tersebut kerap kali hanya diletakkan pada bagian penjelasan undang-undang yang secara norma hukum tidak memiliki kekuatan mengikat yang kuat, namun justru menjadi sumber kegaduhan politik dan perebutan pengaruh antarpartai koalisi.
Menghadapi proses seleksi figur pengganti saat ini, ia mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto tidak terjebak dalam pusaran kompromi atau negosiasi transaksional yang sempit. Sosok wakil presiden yang disodorkan kepada MPR harus murni didasarkan pada pertimbangan kapasitas kerja yang profesional, integritas yang matang, serta dedikasi penuh untuk membantu tugas-tugas kenegaraan secara efektif.
"Jangan sampai wakil Presiden yang akan dipilih oleh MPR itu akan menimbulkan masalah di 2029," ungkap Prof Jimly di hadapan para peserta sarasehan, menekankan pentingnya kalkulasi politik jangka panjang agar kehadiran RI-2 tidak menjadi batu sandungan bagi stabilitas koalisi di masa depan.
Dalam evaluasi jangka panjangnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, Prof Jimly turut mengusulkan agar format pemilihan wakil presiden ke depan dikaji ulang. Ia menilai posisi wakil presiden lebih ideal jika dipilih langsung oleh MPR dari calon yang diusulkan oleh presiden, sehingga figur terpilih dapat fokus bekerja mendampingi presiden tanpa tersandera oleh jaringan faksional partai politik yang berlebihan.
Melalui forum sarasehan nasional ini, Prof Jimly berharap elemen umat Islam dan masyarakat luas dapat terus mengawal proses transisi kepemimpinan secara aktif, sehingga pengisian jabatan wakil presiden benar-benar melahirkan figur yang amanah, memperkuat keutuhan bangsa, dan membawa kemaslahatan bagi rakyat Indonesia.
(zhd)