LANGIT7.ID-, Jakarta - - Proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden masih terus dilakukan. Temuan terbaru dari pihak Polri yakni adanya titik terang keterkaitan dugaan penyadapan dengan tindak pidana makar.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (18/11/2026).
"Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril.
Baca juga: Irjen Eko Hadi Penyadap Presiden Akhirnya Dipecat, Polri: Tak Ada ImpunitasYusril menambahkan, pihaknya menghormati langkah kepolisian yang bekerja secara cermat dan berhati-hati karena dugaan tindak pidana makar merupakan persoalan hukum yang serius dan tidak sederhana.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak-pihak tertentu tersebut diakui Yusril belum sepenuhnya terungkap kepada publik. Karena itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan penyidikan secara menyeluruh.
Ia berpendapat bahwa nantinya kasus ini akan diungkap lebih jelas termasuk mengungkap aliran hasil penyadapan, pihak-pihak yang memanfaatkannya, serta tujuan tindakan tersebut. Dengan demikian, hasil penyidikan itu akan menjadi dasar untuk menentukan penerapan pasal-pasal terkait dugaan makar.
"Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang," ujarnya.
Baca juga: Penyadapan Dianggap Upaya Makar, PDIP Desak Agar Listyo Sigit Cs Dihukum MatiDalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini, Polri telah menetapkan empat tersangka yaitu mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Terkait penanganan perkara itu, Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI.
Berdasarkan laman publikasi Kejaksaan yang diakses pada Selasa sore, SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.
SPDP tersebut mencantumkan sejumlah pasal yang disangkakan kepada para tersangka, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SPDP itu juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dari pasal-pasal tersebut, diketahui dua pasal yang menyangkut dugaan tindak pidana makar yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.
Irjen Pol Eko Hadi Santoso sendiri telah resmi dipecat menyusul pengumuman hasil sidang kode etik terhadap dirinya, Selasa (17/11). Terkait hal tersebut, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penegakan disiplin dan kode etik profesi merupakan komitmen berkelanjutan institusinya.
Sebelumnya, pemberhentian tidak dengan hormat juga ditujukan kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution pada Rabu, 11 November 2026.
(lsi)