LANGIT7.ID-, Jakarta - - Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, sekaligus pelantikan Wakil Presiden terpilih resmi diundur. Jadwal semula pada Rabu, 2 Desember 2026 menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani kepada wartawan. Ia menyampaikan bahwa penundaan tersebut dilakukan atas usulan Presiden Prabowo Subianto karena padatnya agenda kenegaraan Presiden.
"Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini (16/11) menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," ungkap Muzani dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11/2026).
Baca juga: Nama Ahmad Muzani dan Dasco Terus Menguat Jadi CawapresSebelumnya, Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD dilaksanakan setelah Pimpinan MPR menerima surat dari Presiden yang berisi tanggapan Presiden atas surat yang dikirimkan MPR tertanggal 13 November 2026. Dalam surat itu, MPR sebelumnya menetapkan Sidang Paripurna dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, dan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia akan diselenggarakan pada 2 Desember 2026.
Menurut Muzani, penundaan jadwal Sidang Paripurna memberikan tambahan waktu bagi Presiden untuk mempertimbangkan secara lebih matang dua calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.
Sebab sesuai ketentuan, apabila Sidang Paripurna dilaksanakan pada 2 Desember, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 18 November. Hal tersebut mengacu pada ketentuan bahwa nama calon harus disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna.
Baca juga: Sidang MPR Pemilihan Wapres Baru Berpotensi Diundur, Verifikasi Ijazah Diminta Tak Terulang Kasus GibranNamun, jadwal tersebut terpaksa diubah dengan alasan dalam tenggat waktu yang tersedia, Presiden memiliki jadwal kegiatan kenegaraan yang sangat padat. Akibatnya, Presiden Prabowo belum dapat melakukan pertimbangan secara matang untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden. Padahal, Presiden perlu berkoordinasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta para tokoh untuk memperoleh pertimbangan.
"Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu," kata Muzani.
Waktu Lebih untuk Verfikasi Persyaratan Calon WapresKetua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, menekankan pentingnya persiapan dan verifikasi persyaratan calon wakil presiden secara menyeluruh menjelang Sidang Paripurna MPR RI untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dengan demikian, ia menyetujui perubahan jadwal pelaksanaan sidang dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026, dengan mempertimbangkan agenda kedewanan serta kebutuhan waktu untuk mempersiapkan proses verifikasi calon.
Menurut Habiburokhman, penyesuaian jadwal tersebut mempertimbangkan sejumlah kegiatan kelembagaan yang berpotensi berlangsung bersamaan apabila Sidang Paripurna tetap diselenggarakan pada 2 Desember 2026.
Beberapa agenda yang menjadi pertimbangan antara lain kegiatan alat kelengkapan dewan di DPR RI dan DPD RI, termasuk pelaksanaan kunjungan kerja serta agenda komisi yang telah direncanakan sebelumnya.
Baca juga: MPR Tetapkan 25 November 2026 sebagai Batas Akhir Nama 2 Cawapres, Pelantikan 9 DesemberSelain persoalan penjadwalan, Habiburokhman yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI menyoroti pentingnya memastikan seluruh calon wakil presiden yang diajukan kepada MPR telah memenuhi persyaratan administratif dan konstitusional.
Ia menilai bahwa proses verifikasi perlu dipersiapkan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan pada tahap pemilihan. Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya adalah keabsahan dokumen pendidikan calon wakil presiden.
Habiburokhman mengingatkan bahwa pemeriksaan persyaratan calon harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai persoalan administrasi yang pernah menjadi perdebatan publik dalam proses politik sebelumnya.
"Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku. Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU," kata Habiburokhman.
Menurutnya, mekanisme pemeriksaan dokumen perlu diperkuat agar proses verifikasi tidak hanya berfokus pada kelengkapan administratif, tetapi juga memastikan keabsahan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
(lsi)