LANGIT7.ID, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani menilai kebijakan pemerintah sudah tepat merespons naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan yang dimaksud adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT).
“Pemerintah sudah benar kemarin, kasih BLT dulu baru harga BBM naik,” kata Aviliani dalam diskusi daring "Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024" Ahad (4/9/2022).
Hanya saja, menurut Aviliani, penyaluran BLT dampak kenaikan
BBM harus dipercepat. Dia menyatakan, lambannya pemberian BLT akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
Baca juga: Survei: Masyarakat Lebih Takut Kenaikan Harga BBM Dibanding Lonjakan Utang Negara“Karena itu harus ada kecepatan dalam menyalurkan BLT-nya agar masyarakat tidak mengalami gap kenaikan harga,” imbuh Aviliani.
Ahli ekonomi ini menjelaskan, dampak kenaikan harga BBM dalam jangka pendek adalah naiknya harga-harga kebutuhan pokok, termasuk pangan. Hal ini disebabkan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.
“Sehingga jika ada suplai shock di berbagai belahan dunia mempengaruhi harga pangan kita,” katanya.
Inflasi, lanjutnya, tentu akan mengalami kenaikan. Oleh sebab itu pemerintah harus gesit merilis kebijakan yang dapat menopang daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.
Baca juga: Kenaikan BBM Dinilai Berdampak ke Pertumbuhan Ekonomi “Jangan sampai menimbulkan kenaikan harga pangan yang tidak wajar. Pada dasarnya ketidakpastian membuat kenaikan harga, tapi dengan adanya kepastian (kenaikan harga BBM) membuat pengusaha bisa memperhitungkan berapa sih kenaikan yang wajar,” tutur Aviliani.
(sof)