Kebijakan Pemerintah

Zulhas ingatkan bahaya mental menerima sedekah. Pengamat MUI dorong pemerintah fokus pendidikan, UMKM, dan iklim usaha untuk produktivitas rakyat.

Lapangan kerja Indonesia makin sempit, kualitas tak sebanding lulusan. Mayoritas Gen Z terjebak sektor informal & upah rendah, guru pun digaji di bawah UMR.

Dilema program Makan Bergizi Gratis vs penciptaan lapangan kerja di Indonesia. MUI: Fokus pada konstitusi untuk keseimbangan kebijakan prioritas nasional.

Ketum PBNU Gus Yahya menegaskan NU siap jadi mitra aktif pemerintahan Prabowo-Gibran. Organisasi Islam terbesar ini berkomitmen berkontribusi nyata untuk kesejahteraan rakyat.

Di tengah kondisi melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat, publik digemparkan dengan adanya polemik penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024

Judi online telah menyebabkan banyak kerugian masyarakat. Satu situs judi online, kerugian masyarakat per tahun ditaksir mencapai Rp27 triliun.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Syawal 1444 H pada Jumat 21 April 2023. Sementara pemerintah masih menunggu rukyat dan sidang Isbat pada Jumat (18/4/2023)

Inflasi menjadi salah satu komponen perekonomian nasional yang mampu menunjukkan eksistensi yang terkendali dengan optimal di tengah berbagai proyeksi perekonomian

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai bahwa kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) merupakan sebuah penyakit.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Dr Wijayanto, mengungkapkan, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal itu berdasarkan outlook berupa refleksi atas situasi demokrasi di Indonesia sejak empat tahun terakhir yakni dari 2019 sampai 2022.

Penyaluran BLT dampak kenaikan BBM harus dipercepat. Aviliani menyatakan, lambannya pemberian BLT akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

RUU Pemerintahan Digital diperlukan khususnya untuk praktisi di bidang teknologi informasi. Khususnya standar data dan informasi dari bawah maupun atas serta, standar komunikasi data dan keamanan..

Berkaca dari sejarah, Kepala Bidang Luar Negeri RI yang kemudian menjadi Menlu RI 1953-1955, Sunario Sastrowardoyo, pernah mengatakan, kebijakan politik luar negeri Indonesia berbeda dengan negara liberal dan komunis.