Senin, 06 Mei 2024 
Kendalikan Inflasi, Pemerintah Rancang Kebijakan Fleksibel dan Responsif
tim langit 7
Rabu, 05 April 2023 - 18:39 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa 2023 di Purwakarta, Rabu (4/4/2023).
LANGIT7.ID-,Jakarta- - Inflasi menjadi salah satu komponen perekonomian nasional yang mampu menunjukkan eksistensi yang terkendali dengan optimal di tengah berbagai proyeksi perekonomian global.
Stabilisasi inflasi tersebut mampu dicapai berkat extra effort yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Bank Indonesia dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP-TPID).
Tercatat, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 sebesar 5,51% (yoy) atau lebih rendah dari consensus forecast 6,5% (yoy). Selanjutnya mengawali 2023, inflasi IHK pada Maret juga tercatat sebesar 4,97% (yoy) atau menurun dibandingkan Februari 5,47% (yoy).
Baca juga:Kendalikan Inflasi, Kepala Daerah Diminta Sering Masuk Pasar
“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill yang fleksibel, responsif, serta akomodatif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speach Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa Tahun 2023 di Purwakarta, Rabu (4/4/2023).
Bauran kebijakan tersebut salah satunya alokasi anggaran ketahanan pangan Rp104,2 triliun untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan mulai dari pengembangan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk maupun bunga kredit, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa ketahanan pangan.
Guna mendorong peningkatan produksi petani, Pemerintah juga telah memberikan dukungan akses pembiayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta KUR Super Mikro. Selain itu, perluasan inovasi HM.4.6/119/SET.M.EKON.3/03/2023 teknologi dan digitalisasi pertanian juga dilakukan Pemerintah melalui perluasan adopsi teknologi (Internet Of Things) seperti smart irrigation dan smart farming.
“Kerja sama antardaerah di wilayah Jawa, termasuk Jawa Barat, menjadi penting. Dan tadi Gubernur BI mengatakan agar daerah juga mengatur transportasi dan subsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerah penerima,” tegas Airlangga.
Airlangga juga menerangkan pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan dengan operasi pasar, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras selama bulan Maret-Mei kepada 21,353 juta penerima manfaat di 514 Kabupaten/Kota, serta melakukan penyampaian upaya Pemerintah melalui tokoh agama atau masyarakat dan media sosial.
Usai menyampaikan arahan, Menko Airlangga juga melakukan tinjauan terhadap Operasi Pasar Murah sebagai bagian dari kegiatan GNPIP tersebut. Operasi Pasar tersebut dilengkapi dengan 14 kios bahan pangan pokok mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga sayuran.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Anggota Komisi VIII dan X DPR RI, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati Purwakarta, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, serta Perwakilan Walikota/Bupati se-Jawa Barat
Stabilisasi inflasi tersebut mampu dicapai berkat extra effort yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Bank Indonesia dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP-TPID).
Tercatat, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 sebesar 5,51% (yoy) atau lebih rendah dari consensus forecast 6,5% (yoy). Selanjutnya mengawali 2023, inflasi IHK pada Maret juga tercatat sebesar 4,97% (yoy) atau menurun dibandingkan Februari 5,47% (yoy).
Baca juga:Kendalikan Inflasi, Kepala Daerah Diminta Sering Masuk Pasar
“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill yang fleksibel, responsif, serta akomodatif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speach Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa Tahun 2023 di Purwakarta, Rabu (4/4/2023).
Bauran kebijakan tersebut salah satunya alokasi anggaran ketahanan pangan Rp104,2 triliun untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan mulai dari pengembangan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk maupun bunga kredit, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa ketahanan pangan.
Guna mendorong peningkatan produksi petani, Pemerintah juga telah memberikan dukungan akses pembiayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta KUR Super Mikro. Selain itu, perluasan inovasi HM.4.6/119/SET.M.EKON.3/03/2023 teknologi dan digitalisasi pertanian juga dilakukan Pemerintah melalui perluasan adopsi teknologi (Internet Of Things) seperti smart irrigation dan smart farming.
“Kerja sama antardaerah di wilayah Jawa, termasuk Jawa Barat, menjadi penting. Dan tadi Gubernur BI mengatakan agar daerah juga mengatur transportasi dan subsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerah penerima,” tegas Airlangga.
Airlangga juga menerangkan pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan dengan operasi pasar, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras selama bulan Maret-Mei kepada 21,353 juta penerima manfaat di 514 Kabupaten/Kota, serta melakukan penyampaian upaya Pemerintah melalui tokoh agama atau masyarakat dan media sosial.
Usai menyampaikan arahan, Menko Airlangga juga melakukan tinjauan terhadap Operasi Pasar Murah sebagai bagian dari kegiatan GNPIP tersebut. Operasi Pasar tersebut dilengkapi dengan 14 kios bahan pangan pokok mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga sayuran.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Anggota Komisi VIII dan X DPR RI, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati Purwakarta, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, serta Perwakilan Walikota/Bupati se-Jawa Barat
(ori)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Senin 06 Mei 2024
Imsak
04:26
Shubuh
04:36
Dhuhur
11:53
Ashar
15:13
Maghrib
17:49
Isya
19:00
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”
