Pemerintah Percepat Demutualisasi Bursa Efek Indonesia Demi Cegah Konflik Kepentingan

LANGIT7.ID-Jakarta; Langkah strategis demi memperkuat tata kelola dan stabilitas pasar modal Indonesia resmi diumumkan pemerintah sebagai respons atas gejolak pasar belakangan ini. Transformasi struktural melalui percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi prioritas utama guna meminimalisir benturan kepentingan dan praktik pasar yang tidak sehat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa proses demutualisasi bursa ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain membersihkan tata kelola dari potensi konflik antara pengurus dan anggota bursa, langkah ini diproyeksikan membuka pintu investasi bagi entitas besar seperti Danantara dan instansi lainnya, yang nantinya dapat berlanjut pada aksi melantai di bursa atau go public.

Upaya pemulihan kredibilitas ini dilakukan menyusul koreksi tajam indeks saham dan penurunan rating Indonesia oleh lembaga keuangan internasional seperti Goldman Sachs dan UBS. Meski demikian, pemerintah meyakinkan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional tetap berada pada posisi yang kuat dengan koordinasi fiskal dan moneter yang solid.

"Perlu kami tegaskan, fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh. Koordinasi antara fiskal moneter berjalan dengan baik. Kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk di dalam jalur hijau," ujar Airlangga dalam konferensi pers Jumat (30/1/2026).

Baca juga: Dengan Tangan Dingin di Tengah Badai Pasar, Iman Rachman, Dirut BEI Mundur Usai IHSG Anjlok, Ada Apa Ini?

Selain restrukturisasi bursa, pemerintah juga menginstruksikan peningkatan likuiditas melalui perubahan aturan free float saham. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI diminta untuk menaikkan batas saham beredar di publik dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Standar baru ini dijadwalkan mulai berlaku pada Maret mendatang untuk menyetarakan posisi bursa Indonesia dengan negara lain seperti Thailand.

Airlangga memaparkan perbandingan porsi free float di beberapa negara, yakni Malaysia, Hong Kong, dan Jepang yang berada di angka 25 persen. Sementara itu, Thailand akan setara dengan Indonesia di angka 15 persen, sedangkan Singapura, Filipina, dan Inggris masih bertahan di level 10 persen.

"Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa. Kemarin diumumkan demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Ini adalah transformasi struktural, yang mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa, dan juga untuk mencegah praktek pasar yang tidak sehat," tegas Airlangga.

Pemerintah optimistis kombinasi antara demutualisasi dan peningkatan free float akan membawa perdagangan saham di tanah air menjadi lebih stabil serta selaras dengan standar internasional.

"OJK dan BEI diharapkan untuk menerbitkan aturan yang meningkatkan free flow dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Dan ini ditargetkan, kemarin sudah diumumkan oleh OJK di Maret ini. Ini sebetulnya setara dengan berbagai negara, karena Indonesia atau bursa efek free flow-nya kemarin terlalu rendah," jelas Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah memberikan jaminan perlindungan bagi investor melalui transparansi informasi dan tata kelola yang lebih ketat. Airlangga menutup keterangannya dengan menekankan pentingnya keterbukaan publik dalam menjaga kredibilitas bangsa.

"Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan rata kelola lebih baik. Nah kemudian perdagangan juga dengan adanya demutualisasi dan free flow lebih tinggi akan lebih stabil dan mengikuti standar internasional," ujar dia.