Agenda Reset Indonesia ala Prabowo dan Strategi Keummatan

Oleh: KH. Fahmi Salim, Lc. MA. Ketua Umum Forum Dai dan Muballigh Azhari Indonesia (FORDAMAI)

LANGIT7.ID-Diskusi publik belakangan ini kembali menghangat setelah dialog antara ahli hukum tata negara Refly Harun dan politisi senior Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI) beredar luas. Perbincangan mereka membedah satu narasi besar yang kini menjadi motor penggerak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: “Resetting Indonesia”. Sebuah agenda besar untuk mengatur ulang kompas bangsa, mengembalikannya ke titik nol cetak biru konstitusi yang sempat melenceng jauh akibat syahwat liberalisasi pasca-Krisis 1998.

Namun, menggeser bandul ekonomi dari neoliberalisme yang mencengkeram selama dua dekade terakhir menuju Ekonomi Pancasila bukanlah perkara membalik telapak tangan. Di sinilah letak urgensinya: agenda reset struktural ini membutuhkan jangkar sosial-keagamaan yang kuat. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, sebagai representasi dari mayoritas umat di akar rumput, memegang kunci strategis untuk menjembatani cita-cita besar istana agar benar-benar membumi dan dirasakan oleh rakyat kecil.

Membongkar Dekonstruksi Neoliberalisme

Fadli Zon secara gamblang menyebut bahwa Indonesia pasca-reformasi sempat terjebak dalam resep ekonomi yang didiktekan oleh lembaga keuangan asing seperti IMF. Akibatnya, negara absen, pasar bebas merajalela, dan kekayaan alam kita dikuras tanpa menyisakan nilai tambah di dalam negeri.

Agenda reset ala Prabowo adalah sebuah dekonstruksi total terhadap sistem tersebut. Komitmen ini mewujud pada pengembalian marwah Pasal 33 UUD 1945. Negara tidak lagi sekadar menjadi penonton atau "regulator stempel", melainkan aktor utama yang mengelola pasar (governing the market). Melalui langkah berani seperti pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara dan kebijakan hilirisasi yang keras kepala di hadapan tekanan Barat, Prabowo sedang mencoba menutup celah kebocoran anggaran dan praktik perburuan rente (rent-seeking).

Di sisi lain, terjadi pergeseran paradigma dari pembangunan fisik yang "menyilaukan mata" ke pembangunan berbasis manusia (people-centered development). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan "Revolusi Putih" adalah investasi biologis dan kognitif jangka panjang demi mencetak generasi emas 2045 yang bebas dari belenggu stunting.

Strategi Keummatan: Menjadi Mesin Penggerak di Akar Rumput

Lantas, di mana posisi Ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan lainnya dalam konstelasi ini?

Ormas Islam tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar kelompok penilai kebijakan. Paradigma "Ekonomi Pancasila" dan "Ekonomi Kerakyatan" yang diusung Prabowo sebenarnya memiliki DNA yang sama dengan konsep Ekonomi Syariah dan Jihad Keummatan—yaitu keadilan sosial, kemandirian (tawakal dan ikhtiar kolektif), serta penolakan terhadap eksploitasi manusia atas manusia (zulum).

Ada tiga strategi keummatan yang bisa diintegrasikan oleh Ormas Islam untuk mengawal dan mendukung implementasi agenda reset ini:

1. Menjadi Episentrum Pangan melalui Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah tengah merancang Koperasi Desa Merah Putih sebagai trading house untuk memotong jalur tengkulak yang mencekik petani. Ormas Islam, dengan jaringan ranting dan pesantrennya yang menggurita hingga pedalaman, adalah struktur paling siap untuk menggerakkan koperasi ini. Jika jaringan pesantren dan pengurus ranting ormas bertransformasi menjadi motor penggerak koperasi, maka swasembada pangan bukan lagi sekadar jargon, melainkan ketahanan nyata yang berbasis pada kemandirian umat.

2. Pengawalan Logistik dan Ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program MBG membutuhkan rantai pasok lokal yang masif—mulai dari penyediaan telur, susu, sayur, hingga katering. Rantai nilai (value chain) ini adalah peluang emas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik warga ormas Islam. Dengan kapasitas lembaga amil zakat, infak, dan sedekah (ZISWAF) yang mereka miliki, ormas bisa memberikan pembiayaan mikro bagi warga lokal agar mampu menjadi pemasok resmi program MBG, sekaligus memastikan makanan yang didistribusikan terjamin kehalalan dan kebersihannya.

3. Tameng Edukasi Melawan Mentalitas Residu Kolonialisme

Kebijakan hilirisasi dan politik luar negeri bebas aktif Prabowo yang egaliter kerap diserang oleh narasi media Barat yang menggunakan standar ganda. Ormas Islam memiliki institusi pendidikan yang masif, mulai dari madrasah hingga universitas. Lembaga-lembaga ini harus menjadi pusat literasi ekonomi dan politik untuk menyadarkan generasi muda bahwa kedaulatan sumber daya adalah hak mutlak bangsa, sekaligus mengikis mentalitas "inferior" peninggalan kolonial.

Ujian Akhir: Kebahagiaan Rakyat

Pada akhirnya, dialog Refly Harun dan Fadli Zon mengingatkan kita pada pemikiran sang Proklamator, Bung Hatta: bahwa indikator keberhasilan sebuah bangsa bukanlah deretan angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas yang dinikmati segelintir elite, melainkan "Kebahagiaan Rakyat". Kebahagiaan konkrit yang diukur dari terpenuhinya pangan, sandang, papan, kesehatan, dan jaminan hari tua bagi wong cilik.

Agenda Resetting Indonesia yang dibawa Presiden Prabowo adalah niat politik (political will) yang berani. Namun, kekuasaan di Jakarta memiliki batas jangkauan. Agar kebijakan makro ini tidak menguap di tengah jalan, ia membutuhkan strategi keummatan ormas Islam sebagai otot penggerak di tingkat mikro.

Ketika visi nasionalisme ekonomi dari umara (pemerintah) bertemu dengan kerja-kerja pemberdayaan umat dari ulama dan ormas, maka "Indonesia Emas" bukan lagi sekadar utopia pragmatis, melainkan sebuah takdir sejarah yang siap kita jemput bersama.(*)