Soal Kejanggalan Pengadaan Antigen, DPR: Harus Ada Konsekuensi Hukum

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher, mengatakan persoalan kejanggalan pengadaan alat tes antigen Covid-19 harus ditindaklanjuti dengan mengadakan investigasi mendalam dan menyeluruh.

Dia meminta agar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kejanggalan pengadaan alat tes antigen Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) periode 2020-2021 diinvestigasi.

"Temuan BPK ini harus diinvestigasi karena sudah melanggar sejumlah ketentuan yang berlaku. Disinyalir sebagian alat tes tersebut tidak memenuhi spesifikasi aspek kedaluwarsa, ini membuat negara mengalami kerugian yang tidak sedikit," kata Netty dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).

Baca Juga: Lansia dan Pasien dengan Komorbid Diimbau Tetap Pakai Masker

"Perlu diselidiki apakah kejanggalan ini disengaja atau karena faktor kelalaian. Harus ada konsekuensi hukum dan penegakkan peraturan atas perkara ini, jangan biarkan berlalu begitu saja," sambungnya.

"Ini menabrak Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa di mana ada kewajiban bagi pihak yang terlibat pengadaan untuk mencegah pemborosan dan kebocoran uang negara," ujarnya.

Anggota Banggar DPR RI ini mengatakan, laporan BPK menyebutkan bahwa pengadaan alat tes antigen Covid-19 oleh Kemenkes dilakukan secara kurang akurat.

"Misalnya, dengan melakukan pembelian tanpa menghitung ketersediaan stok di seluruh daerah. Akhirnya terjadi kelebihan stok alat tes antigen pada periode itu. Kebutuhan hanya 14 juta unit, namun stok mencapai 18,33 juta unit," kata Netty.

"Selain itu, pengadaan oleh satu perusahaan yang sama juga menimbulkan tanda tanya tersendiri," imbuhnya.

Baca Juga: Emil Perpanjang Cuti, Sekda Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Berjalan

Baca Juga: Jelang Timnas Indonesia U-19 vs Venezuela: Pemain Venezuela Miliki Banyak Kelebihan