Langit7.id - Dakwah, Al-Quran, Berita Terkini dan Tafsir
Dapatkan Update berita LANGIT7.ID
melalui notifikasi browser Anda.
kalender Kamis, 19 November 2026
home global news detail berita

Dasco Tanggapi Polemik Riwayat Pendidikan Anggota DPR yang Dinilai Tidak Transparan

lusi mahgriefie Kamis, 19 November 2026 - 08:28 WIB
Dasco Tanggapi Polemik Riwayat Pendidikan Anggota DPR yang Dinilai Tidak Transparan
LANGIT7.ID-, Jakarta - - Riwayat pendidikan anggota DPR RI tengah menjadi sorotan publik usai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membeberkan data mengenai hal tersebut saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.

Mendikdasmen menyebutkan bahwa banyak anggota DPR yang merupakan lulusan Paket C dan sebanyak 211 orang tidak mencantumkan riwayat pendidikan mereka dalam data yang dipublikasikan.

Hal tersebut kemudian menjadi isu penting, masyarakat beranggapan bahwa tidak ada transparansi mengenai latar belakang pendidikan anggota dewan. Hal ini menimbulkan desakan masyarakat agar seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi

Meski pendidikan formal bukan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang namun kapasitas legislator juga perlu dilihat dari pengalaman, integritas, kemampuan memahami persoalan publik, serta kualitas kerja dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad buka suara.

Baca juga: Mendikdasmen Beberkan Data, Banyak Anggota DPR Lulusan Paket C dan 211 Orang Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan

Ia menegaskan bahwa dokumen persyaratan pendidikan para anggota legislatif pada dasarnya telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pencalonan, sehingga masyarakat dapat menelusuri informasi tersebut melalui lembaga penyelenggara pemilu.

"Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (19/11/2026).

Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, proses pencalonan anggota DPR RI telah memiliki mekanisme administrasi yang mengatur berbagai persyaratan bagi setiap calon anggota legislatif.

Ia menambahkan, dalam tahapan tersebut, calon anggota DPR diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU, termasuk dokumen yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan.

Dengan demikian, informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui data pencalonan yang telah disampaikan kepada KPU sebelum para calon ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih.

"Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," tegasnya.

Keterbukaan informasi mengenai kualifikasi pendidikan anggota legislatif dinilai menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian publik dalam memastikan pemenuhan persyaratan administratif para wakil rakyat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum, setiap calon anggota DPR RI wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Salah satu persyaratan yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah calon anggota DPR RI harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Selain persyaratan pendidikan, calon anggota DPR RI juga harus memenuhi sejumlah ketentuan lainnya, antara lain telah berusia paling rendah 21 tahun, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, serta menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

Seluruh persyaratan tersebut merupakan bagian dari proses administrasi pencalonan yang dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Relevansi Pendidikan Pada Pasar Tenaga Kerja Kita

Adapun keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan anggota DPR menjadi perhatian masyarakat seiring munculnya tuntutan agar dokumen pendidikan pejabat publik dapat diketahui secara transparan. Meski demikian, akses terhadap dokumen pencalonan tetap mengikuti ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi yang berlaku.

Melalui penjelasannya, Dasco menekankan bahwa KPU merupakan lembaga yang dapat menjadi rujukan masyarakat untuk menelusuri informasi persyaratan pendidikan para anggota DPR RI ketika mengikuti proses pencalonan legislatif.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai latar belakang pendidikan wakil rakyat melalui mekanisme dan data pencalonan yang tersedia di KPU, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(lsi)
  • Bagikan Artikel Ini :
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
jadwal-sholat
Jadwal Sholat
JAKARTA, Kamis 19 November 2026
Imsak
03:55
Shubuh
04:05
Dhuhur
11:41
Ashar
15:03
Maghrib
17:54
Isya
19:07
Lihat Selengkapnya
QS. Al-Jumu'ah:8 Langit 7 Cahaya Menuju Kebaikan
قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ࣖ
Katakanlah, “Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”
QS. Al-Jumu'ah:8 Langit 7 Cahaya Menuju Kebaikan