Membentengi Rakyat Bawah dan Pedesaan Dari Gejolak Dolar

Prof Dr Bambang Setiaji

LANGIT7.ID-Pernyataan presiden bahwa rakyat bawah dan pedesaan tidak tersentuh dolar ada benarnya jika kebijakan negara memang memihak untuk melindungi mereka. Makanan pokok rakyat banyak diimpor dari beras, gandum, tempe tahu, bawang putih, dan daging. Di samping itu energi vital untuk memasak LPG juga sangat tergantung impor dan efek dolar. Pupuk dan bahan produksi pertanian juga terkena imbas dolar. Dalam keadaan krisis pemerintah harus melindungi kepentingan dasar rakyat bawah, dengan jalan tentu saja merealokasi APBN untuk menambah subsidi berkait pangan. Rakyat banyak bisa menerima keadaan asal makan pokok tidak terganggu.

Impor gandum dan kedelai saja diperkirakan 5 milyar dollar, dan setiap pelemahan rupiah atau kenaikan dollar 1000 rupiah maka beban subsidi energi meningkat 30 sampai 40 triliun rupiah. Beban kenaikan energi perlu dan sudah dipilah mana yang untuk rakyat bawah dan mana yang untuk kelompok atas.

Beban tambahan subsidi di atas harus dilakukan oleh pemerintah sehingga imbas langsung kepada rakyat bawah bersifat minimal. Pemerintah perlu melakukan realokasi APBN untuk memecahkan masalah ini, atau dengan jalan lain menambah hutang dan membiarkan pos lain tidak diganggu. Di akhir tulisan ini juga diusulkan agar memperbanyak skema non konvensional, skema syariah, non bunga sehingga berada dalam domain berbeda.

Dengan membentengi kebutuhan pokok rakyat terutama pangan dan energi maka efek dollar terhadap kehidupan rakyat dan ujungnya ketidakstabilan politik bisa dikendalikan. Sebaliknya kebutuhan berbasis impor terhadap barang sekunder dan tersier diperlukan adanya kenaikan untuk mengurangi konsumtivisme impor. Impor barang seperti elektronik dan sandang mencapai USD 35 hingga USD 45 miliar per tahun. Penurunan permintaan di sektor sekunder ini dapat menghemat devisa yang besarnya hingga USD 8 miliar per tahun.

Contoh lain pada sektor jasa khususnya perjalanan luar negeri. ibadah haji perlu mendapat perlindungan terutama haji rakyat. Namun untuk ibadah umroh, biarkan pasar berbicara. Umroh memerlukan banyak devisa sekitar USD 3 miliar per tahun. Di sektor jasa ini pasar perlu dibiarkan bekerja, di mana kenaikan harga akan menurunkan permintaan dan penurunan ini menyebabkan kebutuhan dollar berkurang. Dengan demikian tekanan dollar diharapkan mereda dan menurun.

Belanja diplomatik, perjalanan dinas luar negeri yang non-esensial, serta porsi beasiswa luar negeri tidak dikurangi jumlahnya sebagai sektor strategis hanya saja biaya hidup dikurangi supaya memberi kesadaran perlunya menjayakan rupiah.

Dengan memilah kebutuhan menjadi pokok dan non pokok maka imbas dollar kepada rakyat bawah terbentengi, sementara mekanisme pasar di sektor barang impor non kebutuhan pokok kenaikan dolar akan menurunkan permintaan dan penurunan ini akan menurunkan harga dollar. Kebutuhan pokok sangat terkenal di era Orde Baru dan menjadi concern negara yang ketat.

Analisis multi market bisa menggambarkan mekanisme di atas.

Di pasar impor kebutuhan pokok, pemerintah melakukan intervensi berupa penambahan subsidi untuk mengabsorbsi goncangan dollar. Rakyat bawah akan menghadapi harga yang relatif tetap, sementara menanggung beban subsidi lebih besar. Sumber subsidi ini bisa re alokasi bidang lain atau menambah atau revolving hutang, terutama hutang ke dalam negeri sehingga tidak terkena beban dollar. Sebaliknya di pasar impor kebutuhan non pokok pasar dibiarkan dengan mekanismenya kenaikan dollar akan menaikkan harga barang kebutuhan non pokok dan akan mengurangi sikap konsumtif yang justru diperlukan.

Perlu diperbanyak kontrak syariah, kontrak bagi hasil yang tidak terkena risiko perubahan suku bunga luar negeri, dan juga fluktuasi dollar. Kami beberapa kali mengusulkan konsep bank fiskal, yaitu bank dengan modal APBN dengan skema tanpa bunga, tetapi membayar pajak dan retribusi khusus yang beban akhir tak jauh dari KUR. Mirip beternak pembayar pajak di masa depan setelah skema pinjaman selesai mereka diharapkan tetap membayar pajak. (Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah)]