INDEF: Kekayaan SDA Indonesia Bisa Membawa Berkah atau Malah Jadi Kutukan, Semua Tergantung Tata Kelolanya

LANGIT7.ID- Jakarta; Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) menilai kekayaan sumber daya alam (SDA) memang sangat melimpah, tetapi apakah kekayaan itu akan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat, semuanya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kelembagaan, dan sistem politik ekonomi yang diterapkan suatu negara.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk Sumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan? yang digelar di Jakarta, Senin (29/6). Diskusi tersebut mengulas dinamika pengelolaan SDA, fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam, hingga tantangan membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah agenda hilirisasi industri, transisi energi, serta ekonomi hijau.

Ekonom Senior INDEF Prof Didik J. Rachbini mengatakan keberadaan SDA pada dasarnya bersifat netral. Menurutnya, kekayaan alam dapat menjadi modal pembangunan apabila didukung kelembagaan yang kuat dan transparan, namun juga bisa berubah menjadi kutukan ketika dikelola secara keliru.

"Keberadaan SDA pada dasarnya bersifat netral. Ia dapat menjadi berkah jika dikelola dengan kelembagaan yang kuat dan transparan seperti di Australia, Kanada, atau Norwegia. Di sisi lain, dapat menjadi kutukan jika salah urus seperti di Venezuela," kata Didik dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).



Didik juga menyinggung perhatian Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya menjadi objek eksploitasi kelompok tertentu. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang eksploitasi SDA sejak masa kolonial, ketika manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati penjajah dibanding masyarakat domestik.

Lebih lanjut, Didik menilai persoalan mendasar Indonesia berada pada tata kelola dan politik ekonomi, terutama dalam meredam praktik rent seeking.

"Ketika kelompok tertentu berburu rente ekonomi dari penguasaan SDA melalui mekanisme politik, kekayaan alam tersebut tidak lagi menjadi instrumen pembangunan nasional melainkan alat pelanggeng kekuasaan. Indonesia kini berada di persimpangan jalan, dan keberadaan check and balance dalam sistem politik serta tata kelola fiskal menjadi kunci utama agar kekayaan alam tidak bertransformasi menjadi takdir ketergantungan dan konflik kepentingan," ujarnya.(bil)