Menyoal Koperasi Merah Putih

Oleh: DR Muhtadi M.Si

(Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

LANGIT7.ID-Koperasi Merah Putih telah dibentuk di berbagai daerah. Tentu saja, niat dan program mulia untuk menyejahterakan masyarakat perlu didukung oleh semua komponen bangsa. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia telah tumbuh lama dengan beragam ceritanya; ada yang sukses dan tidak sukses dalam menyejahterakan masyarakat.

Tetapi yang menjadi persoalan adalah kendala yang dihadapi oleh koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih, untuk menjadi lembaga yang bermutu dalam memdongkrak perekonomian masyarakat desa, salah satunya kesiapan dari sumber daya manusia. Belajar dari program yang hampir serupa, misalnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan BUMDes tidak semua sukses menjadi lokomotif peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat salah satu karena ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya. Kapasitas dan kompetensi mereka tidak tinggi untuk membangun kelembagaan yang kredibel dan berintegritas. Sehingga kita akan mendengar dan melihat program KUBE dan BUMDES yang tidak sukses dan memiliki praktik yang kurang baik dalam rangka pembangunan perekonomian di masyarakat. Karena tidak didukung oleg SDM yang berkualitas dan berintegritas dalam pengelolaannya.

Pembelajarannya bahwa pemberdayaan dan pendampingan SDM menjadi hal yang diperlukan agar program mulia yakni Koperasi Merah Putih tidak mengulang cerita sama dari program-program sebelumnya. Dimana program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian warga tidak tumbuh menjadi pionir. Justru sebaliknya program-program itu menjadi beban bagi perekonomian masyarakat. Karena program-program untuk stagnan dan dijadikan lading untuk korupsi.

Dalam rangka menyiapkan SDM untuk mengelola Koperasi Merah Putih agar tidak bernasib serupa seperti program pendahulunya. Pada konteks ini, perlu ada strategi pemberdayaan dan pendampingan bagi SDM pengelola Koperasi Merah Putih. Agar mereka dapat mengelola koperasi ini dengan professional, kapabel dan berintegritas. Karena pengelolaan yang salah dan tidak didukung SDM berkualitas akan berdampak pada pengelolaan koperasi yang tidak profesional.

Dalam konteks, pemberdayaan sumber daya manusia untuk pengelola Koperasi Merah Putih perlu dilakukan sebagaimana dikutip dari Ambar Teguh Sulistiyani, (2004); pertama, Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. SDM pengelola disadarkan bahwa perlu kompetensi dan kapasitas untuk mengelola Koperasi Merah Putih. Pada konteks ini, pemerintah mungkin bermitra dengan berbagai institusi dan lembaga melakukan fasilitasi dan pendampingan motivasi, integritas dan kompetensi terhadap para pengelola Koperasi Merah Putih. Outputnya agar mereka menjadi pengelola yang sadar akan tugasnya, perlu motivasi yang berlipat, amanah dan bertanggung jawab serta tekun. Para pengelola Koperasi akan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan memiliki semangat pengabdian dan pelayanan tinggi.

Kedua, Tahap transformasi Pada tahap ini, para pengelola kemampuan diberikan pelatihan-pelatihan dalam upaya memberikan wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan dan skil dasar agar mereka dapat memiliki peran yang nyata dan kongkrit untuk meningkat kinerja koperasi Merah Putih. Pelatihan kepemimpinan dan administrasi serta manajemen usaha perlu diberikan pada tahap ini agar kemampuan serta kecakapan manajerial mereka tumbuh. Mereka juga diberikan pelatihan yang teknis misalnya manajemen produksi dan pengelolaan usaha. Kompetensi ini diperlukan untuk pengelolaan koperasi yang profesional.

Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan-ketrampilan para pengurus dan pengelola Koperasi Merah Putih. Sehingga mereka terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian dalam pengelolaan koperasi. Pada tahap ini, mereka dilatih mengenai promosi, pendampingan untuk jaringan usaha dan modal serta akses pendanaan ke institusi-institusi keuangan. Harapannya para pengelola koperasi sudah memiliki kapabalitas dan kapasitas yang tinggi dalam mengelola usaha tersebut.

Ketiga tahap ini menjadi syarat untuk menghadirkan para pengelola koperasi yang berintegritas, akuntabel dan profesional. Karena kita ingin bahwa koperasi dapat tumbuh menjadi penggerak perekomomian di desa. Karena pada dasarnya koperasi merupakan lembaga ekonomi yang sesuai dengan budaya Indonesia yang berbasis semangat gotong royong dan kebersamaan.

Jika pembenahan SDM dan proses pendampingan dilakukan secara sistematis serta presisi, Koperasi Merah Putih ini akan menjadi sokoguru perekonomian nasional yang sekaligus akan menjadi penarik tumbuhnya potensi-potensi di pedesaan yang dapat menyejahterakan masyarakat. Semoga niat mulia untuk pemberdayaan ekonomi tidak berhenti, untuk tidak mengatakan gagal dalam peningkatan dan kemandirian ekonomi masyarakat karena ketidakprofesionalan dalam pengelolaannya.

Oleh karena itu, koperasi merah putih ini perlu dipersiapkan secara seksama dan terperinci salah satunya berkaitan dengan sumber daya manusia pengelolanya. Mereka perlu didampingi dan difasilitasi sebelum mereka menjalankan pengelolaan koperasi merah putih tersebut. SDM yang berintegritas, kapabel, dan visioner merupakan faktor yang menentukan bagi kinerja baik serta keberhasilan bagi koperasi tersebut.

(Muhtadi, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, muhtadi@uinjkt.ac.id)