Prabowo, Sistem Ekonomi Konstitusi, dan Tantangan Besar yang Menghadang

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Sambutan Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas dan Konbes PBNU di Bangkalan, Madura, perlu kita renungkan baik-baik. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak kita untuk memahami apa sebenarnya yang sedang dan telah terjadi selama ini di negeri ini.

Prabowo menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia memang mampu tumbuh sekitar 5 persen per tahun. Dalam rentang waktu tujuh tahun, berarti pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 35 persen. Dengan demikian, semestinya kekayaan negeri ini juga bertambah sekitar 35 persen dibandingkan tujuh tahun yang lalu.

Namun, pertanyaannya, mengapa pertumbuhan ekonomi tersebut belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat? Bahkan, ada kelompok kelas menengah yang sebelumnya sudah berhasil keluar dari kemiskinan, tetapi kemudian kembali mengalami penurunan kondisi ekonomi.

Menurut Prabowo, hal ini menjadi pertanda bahwa ada persoalan dalam sistem ekonomi kita. Pihak yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tersebut masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Karena itu, kondisi ini harus segera dibenahi agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Menurut Prabowo, jika ekonomi tumbuh tetapi jumlah orang miskin justru bertambah dan kelas menengah semakin berkurang, maka berarti ada yang keliru dalam sistem ekonomi yang dijalankan.

Prabowo benar jika melihat persoalan tersebut dari perspektif sistem ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Namun, jika dalam praktiknya sistem ekonomi yang berjalan selama ini, seperti yang dikatakan Surya Paloh selaku Ketua Umum NasDem, adalah sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme, maka apa yang terjadi saat ini sebenarnya tidak perlu terlalu disesalkan. Sebab, sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme memang cenderung menguntungkan segelintir orang, yaitu para pemilik kapital.

Di sinilah letak pentingnya pidato Prabowo untuk kita cermati. Sebagai Presiden, ia berupaya mengganti sistem ekonomi yang selama ini berlangsung, yakni liberalisme-kapitalisme, dan mengembalikannya kepada sistem ekonomi konstitusi, atau yang oleh Mubyarto disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila.

Tugas tersebut tentu tidak ringan. Selain akan berhadapan dengan pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem tersebut, Prabowo juga tampak menghadapi persoalan lain, yaitu para menteri dan pembantunya yang terlihat tidak atau kurang mendukung karena sudah terbiasa, bahkan menjadi pelaku, dari sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme tersebut.

Karena itu, dalam merealisasikan ide dan gagasannya, Prabowo tentu akan menghadapi banyak tantangan dan masalah. Jika ada presiden yang jatuh karena anak-anaknya, maka Prabowo bisa jatuh karena para menteri dan para pembantunya.

Maukah Prabowo hal itu menimpa dirinya?

Tentu jawabannya kembali kepada Prabowo sendiri, karena hidup adalah memilih.

(Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas)