KNEKS Ungkap 3 Masalah Besar Ekonomi Syariah RI, Nomor 1 Justru Soal Ekspor Halal
Tim langit 7
Selasa, 30 Juni 2026 - 17:25 WIB
(Dok: KNEKS)
LANGIT7.ID-Jakarta; Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkap tiga tantangan besar yang masih membayangi pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah posisi Indonesia yang masih berada di peringkat kesembilan sebagai eksportir produk halal dunia, meski memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.
Fakta tersebut disampaikan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Dr. Sutan Emir Hidayat, saat menyampaikan keynote address bertajuk "Indonesia's Islamic Economy Blueprint: Building a Multi-Sector Halal Ecosystem — Lessons for a High-Performance Islamic Economy" dalam Brunei Islamic Economy Conference (BIE-CON) 2026 di Mulia Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
Alih-alih membuka paparannya dengan sederet capaian, Dr. Sutan Emir memilih memulai presentasi dengan mengakui secara terbuka tiga kesenjangan struktural yang masih dihadapi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah.
Kesenjangan pertama adalah ekspor halal. Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025, Indonesia menempati peringkat kesembilan sebagai eksportir produk halal dunia dengan nilai ekspor sebesar USD12,33 miliar. Sementara itu, negara-negara nonanggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) seperti China dengan nilai ekspor USD32,51 miliar, India, dan Brasil justru mendominasi ekspor produk halal ke negara-negara OKI.
Tantangan kedua berada pada pangsa keuangan syariah. Meski aset keuangan syariah nasional tumbuh 10,6 persen secara tahunan pada 2025, melampaui pertumbuhan sektor keuangan nasional sebesar 10 persen, pangsa keuangan syariah terhadap total aset keuangan nasional baru mencapai 26 persen.
Adapun kesenjangan ketiga adalah literasi dan inklusi keuangan syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2025 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan Syariah Nasional mencapai 43,42 persen. Namun, Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional masih berada di angka 13,41 persen atau terpaut sekitar 30 poin, yang menunjukkan pemahaman masyarakat belum sepenuhnya berubah menjadi penggunaan produk dan layanan keuangan syariah secara nyata.
"Kami percaya bahwa blueprint yang kredibel tidak dibangun di atas perayaan capaian semata, melainkan di atas pengakuan jujur terhadap jarak yang masih harus ditempuh. Indonesia memiliki potensi terbesar di antara negara-negara berpenduduk Muslim di dunia. Yang ingin kami tunjukkan adalah blueprint yang secara khusus kami bangun untuk menutup kesenjangan tersebut," ujar Dr. Sutan Emir dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6/2026).
Fakta tersebut disampaikan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Dr. Sutan Emir Hidayat, saat menyampaikan keynote address bertajuk "Indonesia's Islamic Economy Blueprint: Building a Multi-Sector Halal Ecosystem — Lessons for a High-Performance Islamic Economy" dalam Brunei Islamic Economy Conference (BIE-CON) 2026 di Mulia Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
Alih-alih membuka paparannya dengan sederet capaian, Dr. Sutan Emir memilih memulai presentasi dengan mengakui secara terbuka tiga kesenjangan struktural yang masih dihadapi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah.
Kesenjangan pertama adalah ekspor halal. Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025, Indonesia menempati peringkat kesembilan sebagai eksportir produk halal dunia dengan nilai ekspor sebesar USD12,33 miliar. Sementara itu, negara-negara nonanggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) seperti China dengan nilai ekspor USD32,51 miliar, India, dan Brasil justru mendominasi ekspor produk halal ke negara-negara OKI.
Tantangan kedua berada pada pangsa keuangan syariah. Meski aset keuangan syariah nasional tumbuh 10,6 persen secara tahunan pada 2025, melampaui pertumbuhan sektor keuangan nasional sebesar 10 persen, pangsa keuangan syariah terhadap total aset keuangan nasional baru mencapai 26 persen.
Adapun kesenjangan ketiga adalah literasi dan inklusi keuangan syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2025 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan Syariah Nasional mencapai 43,42 persen. Namun, Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional masih berada di angka 13,41 persen atau terpaut sekitar 30 poin, yang menunjukkan pemahaman masyarakat belum sepenuhnya berubah menjadi penggunaan produk dan layanan keuangan syariah secara nyata.
"Kami percaya bahwa blueprint yang kredibel tidak dibangun di atas perayaan capaian semata, melainkan di atas pengakuan jujur terhadap jarak yang masih harus ditempuh. Indonesia memiliki potensi terbesar di antara negara-negara berpenduduk Muslim di dunia. Yang ingin kami tunjukkan adalah blueprint yang secara khusus kami bangun untuk menutup kesenjangan tersebut," ujar Dr. Sutan Emir dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6/2026).