Tak Hanya untuk Muslim, Sertifikasi Halal BPJPH Kini Jadi Rebutan Industri Kosmetik Global, Ini Alasannya
Tim langit 7
Senin, 06 Juli 2026 - 15:42 WIB
(Dok: halalmui)
LANGIT7.ID-Jakarta; Sertifikasi halal BPJPH kini tak lagi dipandang sekadar sebagai jaminan kehalalan produk bagi konsumen Muslim. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas industri kecantikan, sertifikasi halal justru semakin dilirik sebagai strategi membangun kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing merek kosmetik di pasar global.
Fenomena tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam sesi Enhancing Global Competitiveness: Integration of Halal and Ethical Beauty Certifications for Branding Strategy pada ajang Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2026 yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 25 Juni 2026.
Dalam forum internasional itu, VP Corporate Secretary LPPOM, Raafqi Ranasasmita, M.Biomed., menjelaskan bahwa masih banyak pihak yang menganggap sertifikasi halal hanya berkaitan dengan bahan baku atau produk akhir. Padahal, ruang lingkupnya jauh lebih luas karena juga mencakup sistem yang memastikan konsistensi proses produksi halal.
"Artinya, yang diperiksa bukan hanya apa yang terkandung di dalam produk, tetapi juga bagaimana produk tersebut dijaga konsistensinya agar tetap halal selama masa berlaku sertifikat," jelas Raafqi dalam keterangannya, dikutip Senin (6/7/2026).
Ia menuturkan, perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal harus menerapkan sistem terdokumentasi, mulai dari verifikasi bahan baku, pengelolaan pemasok, sistem ketertelusuran, hingga pengendalian proses produksi agar terhindar dari kontaminasi.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut ikut mendorong tata kelola produksi yang lebih baik, transparansi rantai pasok, serta konsistensi proses. Meski bukan sertifikasi sistem manajemen mutu, audit halal menuntut disiplin operasional yang tinggi sehingga seluruh tahapan produksi dapat dipertanggungjawabkan.
"Karena itu, wajar apabila masyarakat kemudian memandang produk bersertifikat halal memiliki tingkat keterjaminan yang lebih baik dari sisi proses dan tata kelolanya," ujarnya.
Fenomena tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam sesi Enhancing Global Competitiveness: Integration of Halal and Ethical Beauty Certifications for Branding Strategy pada ajang Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2026 yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 25 Juni 2026.
Dalam forum internasional itu, VP Corporate Secretary LPPOM, Raafqi Ranasasmita, M.Biomed., menjelaskan bahwa masih banyak pihak yang menganggap sertifikasi halal hanya berkaitan dengan bahan baku atau produk akhir. Padahal, ruang lingkupnya jauh lebih luas karena juga mencakup sistem yang memastikan konsistensi proses produksi halal.
"Artinya, yang diperiksa bukan hanya apa yang terkandung di dalam produk, tetapi juga bagaimana produk tersebut dijaga konsistensinya agar tetap halal selama masa berlaku sertifikat," jelas Raafqi dalam keterangannya, dikutip Senin (6/7/2026).
Ia menuturkan, perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal harus menerapkan sistem terdokumentasi, mulai dari verifikasi bahan baku, pengelolaan pemasok, sistem ketertelusuran, hingga pengendalian proses produksi agar terhindar dari kontaminasi.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut ikut mendorong tata kelola produksi yang lebih baik, transparansi rantai pasok, serta konsistensi proses. Meski bukan sertifikasi sistem manajemen mutu, audit halal menuntut disiplin operasional yang tinggi sehingga seluruh tahapan produksi dapat dipertanggungjawabkan.
"Karena itu, wajar apabila masyarakat kemudian memandang produk bersertifikat halal memiliki tingkat keterjaminan yang lebih baik dari sisi proses dan tata kelolanya," ujarnya.