Kongres Umat Islam Indonesia 2026 Resmi Dibuka, Dihadiri JK Hingga TGB
Ahmad zuhdi
Jum'at, 24 Juli 2026 - 19:09 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PB NWDI), Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi di acara KUII 2026. Foto: Dok Pribadi.
Sejumlah tokoh nasional, pimpinan lembaga tinggi negara, hingga jajaran duta besar negara sahabat menghadiri pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang resmi digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/7/2026). Musyawarah nasional ini mengusung tema besar "Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat" dan dijadwalkan berlangsung hingga 26 Juli 2026.
Di antara jajaran tokoh yang hadir terlihat Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung hingga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PB NWDI), Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Kehadiran elemen pemerintah dan ulama juga diperkuat oleh pimpinan MUI seperti Ketua Umum KH Anwar Iskandar, Wakil Ketua Umum KH M Cholil Nafis, serta jajaran pejabat badan nasional dan perwakilan diplomatik dari negara-negara seperti Arab Saudi, Palestina, Iran, Yaman, Malaysia, hingga Qatar.
Ketua Steering Committee (SC) KUII VIII, KH Marsudi Syuhud, menjelaskan bahwa kongres akbar ini diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta mengokohkan elemen umat dalam agenda keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan. "Gerakan keumatan yang dibangun harus bersifat konstruktif, aplikatif, realistis, namun tetap bersikap kritis demi mewujudkan cita-cita NKRI," kata Kiai Marsudi dikutip laman MUI, Jumat (24/7/2026).
Baca Juga:MUI Finalkan Draf RUU Penanggulangan LGBTQ di KUII VIII untuk Diserahkan ke DPR
Lebih lanjut, Kiai Marsudi menegaskan bahwa perhelatan ini dirancang untuk mendorong peran aktif umat Islam sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar objek. Langkah ini diwujudkan melalui perumusan agenda strategis untuk melahirkan khairu ummah (umat terbaik) di berbagai bidang kunci, mulai dari ekonomi, pendidikan, media dan siber, hukum, politik, hingga isu geopolitik global.
"Kongres ini diselenggarakan untuk menyusun rekomendasi strategis dan agenda optimalisasi bagi organisasi, negara, dan pemerintah dalam arti luas agar dapat menunaikan tugas-tugas konstitusionalnya secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujarnya.
Guna memastikan seluruh gagasan terumuskan dengan matang, Kiai Marsudi menyampaikan bahwa seluruh pembahasan rekomendasi tersebut akan dikaji secara mendalam melalui serangkaian sidang pleno dan sidang komisi dengan melibatkan partisipasi aktif para ulama, cendekiawan, akademisi, praktisi, organisasi kemasyarakatan Islam, hingga unsur pemerintah.
Di antara jajaran tokoh yang hadir terlihat Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung hingga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PB NWDI), Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Kehadiran elemen pemerintah dan ulama juga diperkuat oleh pimpinan MUI seperti Ketua Umum KH Anwar Iskandar, Wakil Ketua Umum KH M Cholil Nafis, serta jajaran pejabat badan nasional dan perwakilan diplomatik dari negara-negara seperti Arab Saudi, Palestina, Iran, Yaman, Malaysia, hingga Qatar.
Ketua Steering Committee (SC) KUII VIII, KH Marsudi Syuhud, menjelaskan bahwa kongres akbar ini diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta mengokohkan elemen umat dalam agenda keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan. "Gerakan keumatan yang dibangun harus bersifat konstruktif, aplikatif, realistis, namun tetap bersikap kritis demi mewujudkan cita-cita NKRI," kata Kiai Marsudi dikutip laman MUI, Jumat (24/7/2026).
Baca Juga:MUI Finalkan Draf RUU Penanggulangan LGBTQ di KUII VIII untuk Diserahkan ke DPR
Lebih lanjut, Kiai Marsudi menegaskan bahwa perhelatan ini dirancang untuk mendorong peran aktif umat Islam sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar objek. Langkah ini diwujudkan melalui perumusan agenda strategis untuk melahirkan khairu ummah (umat terbaik) di berbagai bidang kunci, mulai dari ekonomi, pendidikan, media dan siber, hukum, politik, hingga isu geopolitik global.
"Kongres ini diselenggarakan untuk menyusun rekomendasi strategis dan agenda optimalisasi bagi organisasi, negara, dan pemerintah dalam arti luas agar dapat menunaikan tugas-tugas konstitusionalnya secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujarnya.
Guna memastikan seluruh gagasan terumuskan dengan matang, Kiai Marsudi menyampaikan bahwa seluruh pembahasan rekomendasi tersebut akan dikaji secara mendalam melalui serangkaian sidang pleno dan sidang komisi dengan melibatkan partisipasi aktif para ulama, cendekiawan, akademisi, praktisi, organisasi kemasyarakatan Islam, hingga unsur pemerintah.