Backlog Rumah Tembus 9,97 Juta, BSN dan Pemerintah Siapkan Cara Baru agar Pekerja Informal Lolos KPR Subsidi
Tim langit 7
Senin, 27 Juli 2026 - 15:19 WIB
(Dok: Bank Syariah Nasional)
LANGIT7.ID-Jakarta; Backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai 9,97 juta rumah tangga berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai upaya baru untuk memperluas akses rumah subsidi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal.
Salah satu langkah yang disiapkan datang dari kolaborasi pemerintah dan PT Bank Syariah Nasional (BSN). Selain menghadirkan Program BSN Siap KPR, pemerintah juga mulai mengurai berbagai hambatan pembiayaan, mulai dari penyederhanaan aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) hingga penyusunan skema KPR Rumah Susun Perkotaan dengan tenor panjang.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pemerintah terus memperkuat sisi pasokan maupun permintaan dalam pembiayaan perumahan.
"Kemitraan dengan Bank BSN terus kita optimalkan. Dari sisi regulasi, masalah SLIK pinjaman kecil sudah teratasi. Selanjutnya, kami bersama Kementerian PKP juga sedang menggodok skema KPR Rumah Susun Perkotaan dengan tenor panjang hingga 40 tahun untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp4 juta," ujar Heru dalam keterangannya, dikutip Senin (27/7/2026).
Pada sisi permintaan, OJK bersama asosiasi telah menyepakati bahwa catatan kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk pinjaman hingga Rp1 juta ke bawah tidak lagi menjadi penghambat pengajuan KPR subsidi.
Di sisi lain, BSN memperkenalkan Program BSN Siap KPR yang diluncurkan di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Program tersebut dirancang untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR, khususnya pekerja sektor informal.
Alih-alih langsung mengajukan kredit, calon debitur diarahkan menabung secara rutin selama 3 hingga 6 bulan melalui aplikasi digital bank. Langkah ini ditujukan untuk membangun rekam jejak transaksi perbankan sekaligus meningkatkan literasi keuangan.
Salah satu langkah yang disiapkan datang dari kolaborasi pemerintah dan PT Bank Syariah Nasional (BSN). Selain menghadirkan Program BSN Siap KPR, pemerintah juga mulai mengurai berbagai hambatan pembiayaan, mulai dari penyederhanaan aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) hingga penyusunan skema KPR Rumah Susun Perkotaan dengan tenor panjang.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pemerintah terus memperkuat sisi pasokan maupun permintaan dalam pembiayaan perumahan.
"Kemitraan dengan Bank BSN terus kita optimalkan. Dari sisi regulasi, masalah SLIK pinjaman kecil sudah teratasi. Selanjutnya, kami bersama Kementerian PKP juga sedang menggodok skema KPR Rumah Susun Perkotaan dengan tenor panjang hingga 40 tahun untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp4 juta," ujar Heru dalam keterangannya, dikutip Senin (27/7/2026).
Pada sisi permintaan, OJK bersama asosiasi telah menyepakati bahwa catatan kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk pinjaman hingga Rp1 juta ke bawah tidak lagi menjadi penghambat pengajuan KPR subsidi.
Di sisi lain, BSN memperkenalkan Program BSN Siap KPR yang diluncurkan di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Program tersebut dirancang untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR, khususnya pekerja sektor informal.
Alih-alih langsung mengajukan kredit, calon debitur diarahkan menabung secara rutin selama 3 hingga 6 bulan melalui aplikasi digital bank. Langkah ini ditujukan untuk membangun rekam jejak transaksi perbankan sekaligus meningkatkan literasi keuangan.