Pesan Kiai Sepuh untuk Muktamar NU: Jaga Marwah dan Tradisi Ulama
Ahmad zuhdi
Senin, 24 Agustus 2026 - 15:05 WIB
Pesan Kiai Sepuh untuk Muktamar NU: Jaga Marwah dan Tradisi Ulama
Suasana khidmat menyelimuti Gedung PBNU Lantai 8, Jakarta, ketika sejumlah ulama senior Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul dalam Forum Silaturahim belum lama ini. Pertemuan para kiai sepuh ini lahir dari keprihatinan mendalam atas dinamika dan gelombang isu yang memanas menjelang perhelatan Muktamar Ke-35 NU.
Di tengah kekhawatiran akan munculnya cara-cara pragmatis, para ulama menegaskan komitmen bersama untuk menjaga agar ajang tertinggi organisasi tersebut tetap berlangsung sejuk, jujur, adil, bermartabat, serta terbebas dari noda transaksi politik maupun intervensi pihak luar. Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa marwah Muktamar harus dibentengi dari berbagai kepentingan politik praktis, terutama dalam proses penentuan Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).
Menurut Wakil Presiden ke-13 RI tersebut, mekanisme Ahwa dirancang sebagai wadah penghormatan atas kealiman para kiai. "Ahwa itu adalah representasi para ulama untuk memilih rais aam yang lahir dari hati nurani. Benar-benar tidak merupakan paket pesanan apalagi transaksi," tegas Kiai Ma'ruf di hadapan para tokoh dan ulama yang hadir, baik secara langsung seperti KH Abdullah Ubab Maimoen dan KH Ali Akbar Marbun, maupun secara daring seperti KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dan KH Said Aqil Siroj, dikutip laman MUI, Senin (24/8/2026).
Sebagai panduan moral bagi seluruh warga Nahdliyin, Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly membacakan Tujuh Poin Seruan Moral Kiai Sepuh. Seruan ini diawali dengan penegasan bahwa Muktamar adalah permusyawaratan mulia yang menjunjung tinggi adab dan nilai keulamaan, bukan sekadar arena kontestasi kalah-menang. Para kiai meminta agar kedaulatan para muktamirin dari seluruh pengurus cabang dan wilayah dihormati sepenuhnya tanpa adanya intervensi, tekanan, atau pengondisian yang merampas kebebasan nurani mereka.
Secara khusus, para ulama menyoroti fenomena penggalangan dukungan calon Ahwa yang marak terjadi jauh sebelum Muktamar digelar. Praktik semacam ini dinilai berpotensi menggeser musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik. Untuk membendung celah transaksi tersebut, forum mengusulkan perubahan teknis agar pengusulan nama Ahwa dilakukan pada jeda waktu yang sangat singkat menjelang penghitungan suara pada Sidang Pleno, bukan saat pendaftaran awal.
Seruan moral tersebut ditutup dengan ajakan agar seluruh pihak menahan diri, mengedepankan persaudaraan, dan menjadikan Muktamar Ke-35 sebagai ajang islah yang merekatkan kembali ukhuwah. Bagi para kiai sepuh, kemenangan sejati dalam Muktamar bukanlah tentang mengantarkan seseorang pada kursi jabatan, melainkan keberhasilan dalam menjaga kehormatan para ulama dan kejayaan Nahdlatul Ulama.
Di tengah kekhawatiran akan munculnya cara-cara pragmatis, para ulama menegaskan komitmen bersama untuk menjaga agar ajang tertinggi organisasi tersebut tetap berlangsung sejuk, jujur, adil, bermartabat, serta terbebas dari noda transaksi politik maupun intervensi pihak luar. Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa marwah Muktamar harus dibentengi dari berbagai kepentingan politik praktis, terutama dalam proses penentuan Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).
Menurut Wakil Presiden ke-13 RI tersebut, mekanisme Ahwa dirancang sebagai wadah penghormatan atas kealiman para kiai. "Ahwa itu adalah representasi para ulama untuk memilih rais aam yang lahir dari hati nurani. Benar-benar tidak merupakan paket pesanan apalagi transaksi," tegas Kiai Ma'ruf di hadapan para tokoh dan ulama yang hadir, baik secara langsung seperti KH Abdullah Ubab Maimoen dan KH Ali Akbar Marbun, maupun secara daring seperti KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dan KH Said Aqil Siroj, dikutip laman MUI, Senin (24/8/2026).
Sebagai panduan moral bagi seluruh warga Nahdliyin, Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly membacakan Tujuh Poin Seruan Moral Kiai Sepuh. Seruan ini diawali dengan penegasan bahwa Muktamar adalah permusyawaratan mulia yang menjunjung tinggi adab dan nilai keulamaan, bukan sekadar arena kontestasi kalah-menang. Para kiai meminta agar kedaulatan para muktamirin dari seluruh pengurus cabang dan wilayah dihormati sepenuhnya tanpa adanya intervensi, tekanan, atau pengondisian yang merampas kebebasan nurani mereka.
Secara khusus, para ulama menyoroti fenomena penggalangan dukungan calon Ahwa yang marak terjadi jauh sebelum Muktamar digelar. Praktik semacam ini dinilai berpotensi menggeser musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik. Untuk membendung celah transaksi tersebut, forum mengusulkan perubahan teknis agar pengusulan nama Ahwa dilakukan pada jeda waktu yang sangat singkat menjelang penghitungan suara pada Sidang Pleno, bukan saat pendaftaran awal.
Seruan moral tersebut ditutup dengan ajakan agar seluruh pihak menahan diri, mengedepankan persaudaraan, dan menjadikan Muktamar Ke-35 sebagai ajang islah yang merekatkan kembali ukhuwah. Bagi para kiai sepuh, kemenangan sejati dalam Muktamar bukanlah tentang mengantarkan seseorang pada kursi jabatan, melainkan keberhasilan dalam menjaga kehormatan para ulama dan kejayaan Nahdlatul Ulama.
(zhd)