KKP Siapkan 16 Klinik Halal di Indonesia Timur, 300 UMKM Jadi Sasaran Awal
Nabil
Kamis, 27 Agustus 2026 - 18:00 WIB
(Dok: Ilustrasi Langit7.id)
LANGIT7.ID-Jakarta; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan pendampingan sertifikasi halal untuk 300 UMKM di Indonesia Timur. Program tersebut menjadi tahap awal pemanfaatan 16 Klinik Halal yang diluncurkan secara simbolis melalui Halal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
Sebanyak 300 UMKM itu tersebar di 16 kabupaten/kota, yakni Kota Ambon, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Ternate, Merauke, Buru, Morotai, Sorong, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Nabire.
Program tersebut dinilai semakin penting karena kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dalam ketentuan akan berlaku pada Oktober 2026.
"Langkah tersebut semakin penting seiring dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dalam ketentuan pada Oktober 2026," jelas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/8/2026).
I Nyoman Radiarta, mengatakan klinik halal menjadi langkah strategis untuk memudahkan pelaku UMKM serta Kelompok Pengolah dan Pemasar di bidang hilirisasi.
Fasilitas itu diharapkan membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepastian hukum, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan.
“Kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya halal, tetapi bankable dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar ritel modern maupun pasar ekspor,” kata Nyoman.
Sebanyak 300 UMKM itu tersebar di 16 kabupaten/kota, yakni Kota Ambon, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Ternate, Merauke, Buru, Morotai, Sorong, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Nabire.
Program tersebut dinilai semakin penting karena kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dalam ketentuan akan berlaku pada Oktober 2026.
"Langkah tersebut semakin penting seiring dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dalam ketentuan pada Oktober 2026," jelas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/8/2026).
I Nyoman Radiarta, mengatakan klinik halal menjadi langkah strategis untuk memudahkan pelaku UMKM serta Kelompok Pengolah dan Pemasar di bidang hilirisasi.
Fasilitas itu diharapkan membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepastian hukum, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan.
“Kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya halal, tetapi bankable dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar ritel modern maupun pasar ekspor,” kata Nyoman.