KKP Siapkan 16 Klinik Halal di Indonesia Timur, 300 UMKM Jadi Sasaran Awal

LANGIT7.ID-Jakarta; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan pendampingan sertifikasi halal untuk 300 UMKM di Indonesia Timur. Program tersebut menjadi tahap awal pemanfaatan 16 Klinik Halal yang diluncurkan secara simbolis melalui Halal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.

Sebanyak 300 UMKM itu tersebar di 16 kabupaten/kota, yakni Kota Ambon, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Ternate, Merauke, Buru, Morotai, Sorong, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Nabire.

Program tersebut dinilai semakin penting karena kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dalam ketentuan akan berlaku pada Oktober 2026.

"Langkah tersebut semakin penting seiring dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dalam ketentuan pada Oktober 2026," jelas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/8/2026).

I Nyoman Radiarta, mengatakan klinik halal menjadi langkah strategis untuk memudahkan pelaku UMKM serta Kelompok Pengolah dan Pemasar di bidang hilirisasi.

Fasilitas itu diharapkan membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepastian hukum, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

“Kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya halal, tetapi bankable dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar ritel modern maupun pasar ekspor,” kata Nyoman.

Penguatan layanan tersebut tidak hanya mengandalkan keberadaan klinik. KKP juga mengukuhkan 84 Penyuluh Kelautan dan Perikanan sebagai Pendamping Produk Halal (PPH).

Para pendamping akan memberikan layanan pendampingan sertifikasi halal di tujuh provinsi Indonesia Timur, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Nyoman berharap penyuluh yang telah dikukuhkan dapat menjadi penggerak di lapangan dengan mendampingi pelaku UMKM secara langsung.

"Memastikan semakin banyak produk kelautan dan perikanan di Indonesia Timur memiliki kepastian halal, serta mampu meningkatkan nilai ekonominya,” ungkapnya.

Pelaksanaan program diperkuat melalui sinergi BPPSDM KP dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), khususnya Loka BPJPH Maluku. Kerja sama tersebut juga mencakup akses terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan juga diarahkan pada aspek keselamatan awak kapal.

Nyoman menjelaskan sektor perikanan tangkap memiliki tingkat risiko keselamatan tinggi. Karena itu, peningkatan kecakapan awak kapal menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan pelayaran dan operasional kapal perikanan.

“Keselamatan jiwa dan harta benda di laut harus menjadi prioritas," katanya.

Menurut dia, kompetensi awak kapal tidak cukup hanya dibangun melalui teori. Pelatihan juga harus memberikan pengalaman praktik yang mendekati situasi sebenarnya di kapal.

"Tetapi juga melalui latihan praktik yang mendekati kondisi sebenarnya di atas kapal,” imbuhnya.

Untuk mendukung standar tersebut, BPPP Ambon ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan dan pelatihan yang menjadi pilot project standardisasi sarana dan prasarana bertaraf internasional pada 2026-2027.

Pengembangan fasilitas ini didukung skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026 dan 2027.

Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah Bridge dan Engine Simulator serta sarana dan prasarana pelatihan yang mengacu pada standar STCW-F.

Simulator tersebut dirancang menyerupai kondisi anjungan kapal perikanan dengan sudut pandang sekitar 240 derajat. Fasilitasnya mencakup berbagai modul, mulai dari navigasi radar, kompas magnet dan gyro, olah gerak kapal perikanan, pengendalian mesin (engine room), hingga modul alat penangkap ikan (fishing module).

“Melalui simulator ini, kita ingin memastikan nelayan dan awak kapal perikanan tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki kompetensi yang diakui, berdaya saing global, dan mampu mendukung terwujudnya zero accident di atas kapal perikanan,” pungkasnya.