Jamkrindo Dorong Penguatan KUR lewat Platform Terintegrasi dan Recovery
Tim langit 7
Selasa, 15 September 2026 - 13:24 WIB
Jamkrindo Dorong Penguatan KUR lewat Platform Terintegrasi dan Recovery
LANGIT7.ID-Jakarta; PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) masih mengejar peningkatan tingkat recovery dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat ini, tingkat recovery Jamkrindo berada di sekitar 24%, sementara target yang diharapkan mencapai 30%.
Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menilai penguatan pemulihan hak tagih tersebut membutuhkan dukungan sistem informasi dan penyalur KUR. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Senin (14/9/2026).
Salah satu yang didorong Jamkrindo adalah akses perusahaan penjamin terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dengan akses tersebut, penjamin berharap dapat memonitor perkembangan debitur sekaligus membantu memperkuat recovery atas hak tagih atau subrogasi.
“Kami berharap ada kebijakan SLIK yang diberikan kepada penjamin sehingga kami juga bisa memonitor bagaimana hak tagih kami atau subrogasi kami bisa diserahkan kepada penjamin,” ujarnya, dikutip Selasa (15/9/2026).
Subrogasi berkaitan dengan hak tagih setelah perusahaan penjamin membayarkan klaim kepada bank penyalur. Karena itu, Jamkrindo juga menginginkan adanya penguatan proses collecting dari pihak bank.
Bari mengatakan indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI) untuk recovery subrogasi perlu diterapkan, baik bagi penyalur maupun perusahaan penjamin. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat komitmen seluruh pijak dalam meningkatkan pemulihan kredit bermasalah yang klaimnya telah dibayarkan oleh penjamin.
“Kami yakin dengan support dari penyalur untuk menguatkan recovery kepada para nasabah yang sudah mengajukan klaim kepada penjamin, dan penjamin sudah membayarkan kepada bank atas pengajuan klaim dari nasabah yang macet,” kata Bari.
Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menilai penguatan pemulihan hak tagih tersebut membutuhkan dukungan sistem informasi dan penyalur KUR. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Senin (14/9/2026).
Salah satu yang didorong Jamkrindo adalah akses perusahaan penjamin terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dengan akses tersebut, penjamin berharap dapat memonitor perkembangan debitur sekaligus membantu memperkuat recovery atas hak tagih atau subrogasi.
“Kami berharap ada kebijakan SLIK yang diberikan kepada penjamin sehingga kami juga bisa memonitor bagaimana hak tagih kami atau subrogasi kami bisa diserahkan kepada penjamin,” ujarnya, dikutip Selasa (15/9/2026).
Subrogasi berkaitan dengan hak tagih setelah perusahaan penjamin membayarkan klaim kepada bank penyalur. Karena itu, Jamkrindo juga menginginkan adanya penguatan proses collecting dari pihak bank.
Bari mengatakan indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI) untuk recovery subrogasi perlu diterapkan, baik bagi penyalur maupun perusahaan penjamin. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat komitmen seluruh pijak dalam meningkatkan pemulihan kredit bermasalah yang klaimnya telah dibayarkan oleh penjamin.
“Kami yakin dengan support dari penyalur untuk menguatkan recovery kepada para nasabah yang sudah mengajukan klaim kepada penjamin, dan penjamin sudah membayarkan kepada bank atas pengajuan klaim dari nasabah yang macet,” kata Bari.