Tradisi Kepemimpinan di Muhammadiyah: Musyawarah dan Rasional, Tanpa Kasta

Sebagai organisasi Islam modern, Muhammadiyah senantiasa menegaskan sistem suksesi kepemimpinan yang berasaskan pada prinsip rasionalitas dan musyawarah. Sistem pemilihan di dalam tubuh persyarikatan ini murni didasarkan pada kapasitas serta integritas figur yang bersangkutan, bukan berdasarkan klaim spiritual personal seperti wangsit ataupun garis keturunan.

Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, M. Izzul Muslimin, menyampaikan bahwa tradisi kepemimpinan yang objektif dan demokratis tersebut telah diwariskan serta konsisten diterapkan sejak awal organisasi didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan.

Izzul Muslimin menjelaskan bahwa sejarah pembentukan struktur pimpinan Muhammadiyah memberikan gambaran nyata mengenai penolakan terhadap sistem politik dinasti maupun kasta sosial. Pasca-wafatnya Pendiri Muhammadiyah, tongkat kepemimpinan tidak diserahkan kepada keturunannya, melainkan dialihkan kepada Kiai Ibrahim yang dipilih atas dasar kapasitas keilmuannya sebagai ulama besar alumni Mekkah.

"Mencari pemimpin yang memang dianggap memiliki kapasitas yang tepat untuk memimpin Muhammadiyah dan itulah yang ditunjuk siapapun yang bersangkutan tidak mengenal keturunannya siapa begitu," ujar Izzul Muslimin dikutip laman Muhammadiyah, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:Tafsir Al-A'raf Ayat 179: Manusia yang Lebih Sesat dari Hewan Ternak

Pengabaian terhadap sistem ikatan darah ini terus berlangsung pada estafet kepemimpinan berikutnya di tingkat pusat hingga daerah. Meskipun lahir di tanah Jawa, kepemimpinan Muhammadiyah terbuka luas bagi seluruh kader terbaik dari berbagai penjuru tanah air tanpa memandang latar belakang kesukuan maupun status sosial. Izzul menegaskan bahwa di tubuh Muhammadiyah tidak dikenal istilah darah biru yang menempatkan seseorang pada posisi lebih tinggi secara istimewa.

"Di Muhammadiyah tidak mengenal kasta. Bahwa yang darah biru atau keturunan itu lebih tinggi nilainya tidak seperti itu," imbuhnya.