Nasib Gibran Pasca PKS-PDIP Kompak Jadi Inisiator Impeacment
Tim langit 7
Ahad, 01 November 2026 - 09:09 WIB
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan dinamika politik di parlemen, sementara sikap partai-partai koalisi pemerintah menjadi salah satu faktor yang disorot.
LANGIT7.ID-Jakarta;
Peta politik nasional berubah drastis. Kompaknya PDIP dan PKS sebagai inisiator wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan posisi orang nomor dua di Republik ini dalam situasi paling berat sepanjang karier politiknya.
Kolaborasi dua kekuatan yang selama ini berseberangan ideologi ini bukanlah kebetulan. Ini adalah kalkulasi politik yang matang. PDIP dengan mesin parlemen terbesar dan PKS dengan basis gerakan militan, ketika bersatu, menciptakan gelombang yang sulit dibendung di Senayan.
Lantas, bagaimana nasib Wapres Gibran selanjutnya?
1. Tekanan Parlemen yang Tidak Main-Main
Dengan PDIP dan PKS menjadi inisiator, syarat formal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat di DPR menjadi sangat mudah terpenuhi. Dukungan lintas fraksi lain hanya tinggal menunggu waktu. Gibran tidak lagi hanya menghadapi kritik moral, tapi ancaman prosedural yang nyata di MPR.
2. Ujian Koalisi Gemuk Pemerintah
Peta politik nasional berubah drastis. Kompaknya PDIP dan PKS sebagai inisiator wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan posisi orang nomor dua di Republik ini dalam situasi paling berat sepanjang karier politiknya.
Kolaborasi dua kekuatan yang selama ini berseberangan ideologi ini bukanlah kebetulan. Ini adalah kalkulasi politik yang matang. PDIP dengan mesin parlemen terbesar dan PKS dengan basis gerakan militan, ketika bersatu, menciptakan gelombang yang sulit dibendung di Senayan.
Lantas, bagaimana nasib Wapres Gibran selanjutnya?
1. Tekanan Parlemen yang Tidak Main-Main
Dengan PDIP dan PKS menjadi inisiator, syarat formal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat di DPR menjadi sangat mudah terpenuhi. Dukungan lintas fraksi lain hanya tinggal menunggu waktu. Gibran tidak lagi hanya menghadapi kritik moral, tapi ancaman prosedural yang nyata di MPR.
2. Ujian Koalisi Gemuk Pemerintah